HANCURNYA PARIWISATA KITA (?)

Waktu Baca: 3 menit 

courtesey: Humas Pemprov Jateng

 

 

“Pariwisata mohon maaf ya, anda akan rugi. Itu kita omongkan, kita jangan tipu-tipu lagi. Sebab kalau kemudian ‘tenang ya anda masih akan oke’, enggak mungkin,” ucap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam diskusi yang diadakan Satgas COVID-19 pusat, bertema Implementasi PPKM Jawa-Bali Kesiapan Pemprov Jateng secara daring, Kamis 7 Januari 2020. Ganjar mengatakan, dalam masa seperti ini tidak bisa lagi membicarakan dampak ekonomi. Apalagi saat ini telah diterapkan PSBB untuk daerah Jawa dan Bali. Belakangan istilah PSBB ini diganti menjadi PPKM (Perlakuan Pembatasan Kesehatan Masyarakat).

Pernyataan Ganjar Pranowo ini menjadi pukulan telak bagi industri pariwisata yang baru mengeliat lagi paska diberlakukannya New Normal. Secara tidak langsung, Ganjar telah meminta izin agar kebijakan saat ini difokuskan pada kesehatan masyarakat semata. Harapan adanya dana subsidi bagi industri pariwisata belum diwacanakan dan dianggap belum ada.

Yang paling terpukul tentu saja adalah industri akomodasi seperti hotel dan penginapan. Sebab, Hotel dan penginapan termasuk dalam industri dengan investasi swasta tertinggi. Seperti yang pernah disebutkan oleh Sekjen PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), Maulana Yusran pada wawancaranya dengan detikTravel pada 24 November 2020, kondisi perhotelan pada 2020 cukup buruk. Selama sembilan bulan awal tingkat okupansi hotel tidak meningkat. Ia menyebut bahwa okupansi hotel hanya 20-30 persen saja. Secara Year on Year, angka itu tidak ideal karena pada 2019 tingkat okupansi hotel terendah saja 40 persen. Itupun hanya terjadi sekali dalam 12 bulan. Peningkatan di 2020 hanya terjadi pada bulan Oktober 2020 dimana nilai okupansi hotel naik ke angka lima persen. Kenaikan ini tidak lepas dari adanya momen libur panjang. Harapannya, kenaikan juga bisa dinikmati pada bulan Desember 2020. Tetapi keputusan Presiden Joko Widodo memangkas libur panjang pada 2020 membuat hal itu urung terwujud.

Sempat muncul harapan saat vaksin Covid 19 dapat didistribusikan dengan transparan dan baik. Dilansir Anadolu Agency, Institut Forum Pariwisata Dunia (WTFI) mengatakan setelah mengalami pukulan telak pada 2020, sektor pariwisata dapat tumbuh 25 persen pada 2022 dibandingkan dengan 2019 jika pemberian vaksin tahun ini dilakukan secara transparan dan baik. WTFI memprediksi bahwa keberadaan pemberian vaksin yang baik bisa menghindarkan dunia pariwisata dari kerugian sebanyak 1 Trilliun Dollar Amerika Serikat.

Akan tetapi, sudut pandang WTFI ini bisa dikatakan termasuk ‘terlalu optimis’. Faktanya, penciptaan vaksin anti korona ini dikerjakan dengan proses serba cepat dan tetap ada resiko dalam pemakaiannya. Melansir data Celveland Clinic, sudah ada dua jenis vaksin yang telah mendapat lampu hijau untuk didistribusikan, yakni vaksin Pfizer dan Moderna. Namun keduanya sama sama belum mendapat lampu hijau dari FDA meskipun penggunaan pada saat darurat tak lagi dipermasalahkan. Saat ini, vaksin vaksin itu diklaim memiliki efektifitas hingga 95 persen dan tak ada resiko memperbesar kemungkinan tertular virus Covid 19. Namun, eksperimen untuk membuktikan hal tersebut masih dalam proses yang berkesinambungan.

Lalu benarkah industri pariwisata akan hancur? Kondisi terkini memang tidak menyenangkan. Pada hari Rabu 7 Januari 2020 tercatat Indonesia kembali mencetak rekor penderita Covid 19 baru sebanyak 9.231 orang. Total telah ada 797.723 kasus Corona aktif. Saat ini tingkat okupansi ranjang rumah sakit juga sudah mencapai 90 persen lebih. Dengan demikian usaha pemerintah untuk menjaga agar tingkat kesembuhan pasien Covid 19 tetap tinggi menjadi sulit.

Sejujurnya, kemungkinan industri pariwisata akan kolaps cukup besar. Kondisi dimana industri pariwisata harus bertahan day by day seperti sekarang sudah cukup panjang. Jika kita menggunakan pembanding, rata rata perusahaan yang sehat seharusnya bisa bertahan selama tiga tahun tanpa mendapatkan profit sama sekali. Pada kenyataannya, tak semua industri mendapatkan kemewahan seperti itu. Mereka dituntut untuk menggunakan sistem gali lubang tutup lubang.

Apakah pemerintah bisa disalahkan? Sulit untuk membuat penilaian yang adil di saat seperti ini. Faktanya, tidak ada satupun pemerintah di dunia yang disiapkan menghadapi pandemi seperti saat ini.  Contohlah Amerika Serikat dengan penderita Korona sebanyak 20 juta lebih dengan tingkat kematian mencapai 361 ribu orang. Jumlah penderita ini jauh di atas Indonesia yang notabene telah di cap dalam keadaan kritis bagi banyak orang.

Satu satunya harapan adalah beradaptasi. Industri hotel bisa berbenah dan menerapkan skema bisnis baru. Hal ini dapat kita lihat misalnya dengan mentransformasikan hotel menjadi apartemen sementara atau rumah kos. Beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno telah menyarankan sistem Work From Destination atau WFD. Sandiaga berharap para pekerja kerah putih mencari tempat kerja baru, tak sekedar di rumah melainkan di lokasi lokasi pariwisata atau hotel yang eksotik.

“Orang nanti bisa work from destination, dari Jakarta, Bandung, bisa kerja di Yogyakarta, Bali,” ujar Sandiaga dalam webinar Economic Outlook KAHMIPreneur 2021, Ahad, 3 Januari 2021.

Ide dari Sandiaga Uno ini menarik bagi banyak pihak. Namun lagi lagi apakah tak ada resiko karena tetap saja ada perjalanan dan keramaian di perjalanan tak bisa dihindarkan. Interaksi antar orang dapat terjadi baik itu di rest area maupun tempat tempat lain. Ditambah dengan diberlakukannya PPKM, visi WFD menjadi sulit dalam tingkat eksekusi karena tidak mudah juga mengajak masyarakat untuk melakukannya.

 

Pada akhirnya, masa depan pariwisata, terutama perhotelan, baru bisa benar benar dinilai di bulan Maret 2021 ketika distribusi vaksin terlihat tingkat efisiensinya.

 

Ardi
Jurnalis, Penulis dan Foodiez. Menulis dua novel di Storial, "Santiran" dan "Di Rawa Peteng". Suka berdiskusi asal tidak emosi

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

Instagram

Most Popular