Jangan (Terlalu) Optimis Pada Demokrasi

Waktu Baca: 3 menit

courtesey : Kevin Lamarque

Pelantikan Joe Biden banyak membawa rasa optimis. Apalagi, Joe Biden hadir setelah satu periode pemerintahan Trump yang penuh dinamika.

Joe Biden akan dilantik sekitar empat jam lagi (berdasar waktu saat artikel ini ditulis). Banyak optimisme mengiringi politisi asal Delaware ini. Yang pertama karena dia akan menjadi Presiden tertua yang menjabat negeri Paman Sam. Kedua, dia memiliki wakil presiden yang bisa dikatan double minority (India-Afrika). Dan yang ketiga, keberanian dia mengutip ayat ayat Al Quran saat memberikan testimony atau pidato.

Wah, bakal ada yang berubah nih!

            Saya bukannya ingin mematikan harapan. Kita pernah memiliki optimisme yang tinggi saat Barack Obama resmi menjadi Presiden ke 44 Amerika Serikat. Namun saat dia turun, hampir tak ada yang berubah. Palestina tetap belum merdeka. Biaya pendidikan dan kesehatan di Amerika Serikat masih tinggi. Kasus rasisme masih banyak. Penembakan massal masih terjadi. Dan seterusnya. Rasanya tak ada beda saat George W. Bush menjadi presiden dan Barack Obama menjadi presiden. Bedanya mungkin hanya satu. Kalau George W. Bush menurunkan puluhan ribu pasukan ke Irak dan Afghanistan dengan hasil memilukan, Obama berhasil menangkap dan menghabisi Osama Bin Laden dalam operasi senyap. Setelah Osama meninggal, apakah lalu radikalisme menghilang? Ah, jangan mulai lagi dengan cerita tentang ISIS yang kabarnya merupakan kesalahan strategi Hillary Clinton dibawah pemerintahan Obama jilid satu.

Oke, jangan melenceng bahas ISIS!

Jangan optimis pada demokrasi. Jangan bilang ini kata kata saya. Ini adalah kata kata Fareed Zakaria, Aristoteles dan banyak pengamat lainnya. Mereka menilai, meski di atas kertas konsepnya bagus, demokrasi pada praktiknya rawan penyelewengan.

Fareed Zakaria dalam Future of Freedom mengatakan bahwa demokrasi mudah dikorupsi oleh pemilik modal. Saat dikorupsi kita memiliki ilusi memilih padahal sebenarnya pilihan itu sama saja karena yang dipilih akan banyak mengerjakan kepentingan pemilik modal alih alih untuk rakyat.

Aristoteles dan muridnya, Plato, juga mengatakan demokrasi ini anarkis. Rakyat memilih bukan untuk kepentingan bersama tapi untuk kepentingan jangka pendek dimana mereka lebih seneng aja. Iya, lebih seneng aja. Bukan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal misalnya.

Lalu kenapa demokrasi itu mudah dikorupsi? Karena demokrasi itu mahal. Ya, meski sudah sering kita lihat. Kita lupa kalau demokrasi itu butuh uang. Di Indonesia berdasar survey untuk Pemilu 2014 dan 2019 saja dibutuhkan biaya hingga 200 Milyar Rupiah lebih untuk satu paslon. Sementara untuk anggota DPR kira kira biayanya diperkirakan ratusan juta hingga 4 Milyar Rupiah.  Bisa kita bayangkan berapa biaya kampanye yang dibutuhkan di Amerika Serikat. Berdasar laporan CNBC, untuk pemilu ini, biaya yang dihabiskan adalah 6,6 Milyar Dollar untuk persaingan ke kursi presiden saja!

Mahalnya kursi politik membuat pengusaha dan investor menjadi pemain penting agar politisi bisa berhasil. Di sinilah muncul pertanyaan moral: Apa iya tidak ada kepentingan pengusaha dan investor yang diselipkan untuk jago mereka? Apa iya pengusaha dan investor menyumbang dana begitu besar hanya untuk melihat negara mereka menjadi lebih maju dan makmur? Sampai di titik ini, saya tidak mau membahas karena bisa berujung fitnah tanpa bukti.

Kadang sering saat saya nongkrong di warung kopi dan café muncul diskusi anak anak muda. Mereka ini biasanya baru sayang sayangnya dengan kampus dan topik topik sosial politik yang lagi hangat. Gak aneh saya sering dengar omongan begini:

“Harusnya si J tuh seperti ini!”

“Ah payah si B ini mihak kepentingan pemodal!”

“Gimana sih si A kok APBD dihambur hamburkan untuk pencitraan!”

Dan seterusnya.

Mereka gak salah. Masalahnya mereka tidak mengerti politik. Plot twist, saya juga gak ngerti politik. Kenapa? Karena yang kita lihat hanya permukaannya saja. Ada policy making process yang kita gak pernah tahu. Salah satu pengamat politik pernah berkata pada saya. Off Record.

“Kamu ini mungkin cuma tahu 1 % lah soal politik!” kata dia.

Karena yang ngomong professor. Saya ngangguk ngangguk.

“Saya, yah paling 20% sampai 30%,” kata dia.

“Lhah sisanya?”

“Mana saya tahu!” kata dia, dia tertawa terkekeh kekeh. “Yang penting pas ngomong di TV masih bisa ngobrol sana sini lah sayaa.”

Oalah.

Biden dilantik pukul 23.30 WIB pada hari Rabu 20 Januari 2021. Setelah dilantik, Biden langsung menggebrak dengan rencana menggolkan stimulus 1,9 Triliun Amerika Serikat. Ini adalah uang yang besar. Banyak kalangan optimis dengan rencana stimulus ini. Pertanyaannya stimulus ini untuk siapa? Apakah untuk mempertahankan daya beli masyarakat? Atau untuk menolong perusahaan perusahaan yang sedang pailit? Kita belum tahu meski ada janji tunjangan sebesar 20 Juta Rupiah per kepala. Tiap kebijakan pasti pada konsekuensinya. Namun, sayangnya, siapa yang akan meminta pertanggung jawaban karena kadang proses demokrasi di tingkat legislasi bak proses stempel kebijakan saja dan bukan sebuah pengawasan efisien dan membangun.

Lha mending kita balik ke jaman diktator aja begitu?

            Oh tidak. Sistem otoritarian jauh lebih buruk dan bisa menghancurkan satu negara sekaligus. Hanya saja sebagai penutup saya cuma mau menegaskan pesan utama editorial ini. Jangan terlalu optimis…sebab kadang kala optimis dan tidak realistis itu tipis. Apalagi kalau sudah ada tanda tanda yang bisa kita lihat.

Ardi
Jurnalis, Penulis dan Foodiez. Menulis dua novel di Storial, "Santiran" dan "Di Rawa Peteng". Suka berdiskusi asal tidak emosi

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

Instagram

Most Popular