Konformitas Sebagai Penghambat Keberagaman

Waktu Baca: 2 menitKasus seorang siswi Kristen di SMK Negeri 2 Kota Padang yang diberi sanksi karena tidak bersedia mengenakan seragam jilbab, berbuntut panjang. Selain kasus tersebut sampai terdengar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diskursus tentang aturan tersebut juga dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dengan perspektif Psikologi Sosial dapat kita nilai bahwa akar persoalan adalah sikap Konformitas. Tahun 1951, Solomon Asch melakukan eksperimentasi tentang sikap konformitas, dan menemukan bahwa orang cenderung akan melakukan penyesuaian diri agar selaras dengan keinginan komunitas. Konformitas merupakan perubahan keyakinan, sikap, pendapat, kepercayaan individu akibat adanya tekanan dari kelompok, agar sesuai dengan norma atau standar yang telah ditetapkan oleh kelompok. Orang takut bila dinilai berbeda, kuatir mendapat pengucilan dari komunitas ketika dirinya tampil berbeda.

Konformitas bisa muncul karena aspek normatif dan aspek informatif. Aspek normatif muncul karena orang ingin dinilai menyenangkan, ingin diterima oleh publik, sekaligus takut bila mendapat penolakan dari orang lain. Aspek informatif muncul karena orang selalu ingin semakin menjadi benar secara sosial. Oleh karena itu orang akan cenderung melekat pada pihak lain yang dianggap sebagai sumber teladan yang paling akurat.

Konformitas sebetulnya adalah hal yang biasa-biasa saja dan wajar terjadi dalam keseharian kita. Konformitas tetap memiliki sisi baik, yaitu untuk mengelola para warga komunitas agar berperilaku baik sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Bila konformitas terjadi pada kelompok yang berperilaku baik, maka akan mendorong sikap kerjasama dan kekompakan. Tetapi konformitas menjadi bermasalah ketika objek yang dibahas menyangkut identitas suku dan agama. Lebih parah lagi ketika konformitas dalam hal identitas personal lantas dilembagakan melalui peraturan organisasi atau peraturan pemerintah.

Bila kita mencermati video pertama tentang kasus aturan seragam berjilbab bagi seluruh siswi di SMKN 2 Padang, yang diunggah oleh orangtua siswi, kita bisa menemukan adanya gejala-gejala konformitas dengan dasar kekuatiran terhadap perbedaan. Guru kuatir bila ada siswi yang tampil berbeda akan menimbulkan ketidaknyamanan di komunitas sekolah. Guru juga merasa tidak nyaman ketika melihat ada satu siswi yang menggunakan seragam berbeda.

Sebagai warga Indonesia yang baik dan cerdas, kita juga tahu bahwa ketentuan jilbab merupakan ranah agama, bukan ranah negara. Kita juga tahu bahwa sekolah negeri merupakan representasi kehadiran negara dalam bidang pendidikan. Para siswa yang tercatat sebagai peserta didik di sekolah negeri, tentunya sudah teridentifikasi sebagai Warga Negara Indonesia, yang harus mengikuti peraturan negara. Celakanya ketika peraturan di ranah agama lantas dibajak untuk diterapkan sebagai peraturan negara (secara khusus peraturan sekolah negeri), serta dikuatkan dengan konformitas di lingkungan komunitas sekolah. Orang lantas kesulitan membedakan mana peraturan ranah agama, dan mana peraturan ranah publik.

Sesuai kesepakatan Founding Fathers bangsa kita, bahwa di negeri kepulauan ini kita hidup dalam suasana keberagaman identitas. Tidak hanya perkara keberagaman agama dan adat, kita juga memiliki keberagaman pemikiran, cara hidup, preferensi politik, selera makan, dan seterusnya.

Kita tetap perlu menunjukkan konformitas pada lingkungan sosial, untuk konteks tata perilaku. Tetapi ketika dihadapkan pada keberagaman identitas keluarga, suku, dan agama, kita tidak bisa mempertahankan konformitas. Konformitas justru akan menguatkan potensi perpecahan karena anggota komunitas merasa identitasnya tidak diterima oleh orang lain.

Kiranya apa yang sudah dilakukan oleh orangtua siswi di SMKN 2 Padang tersebut tepat, dengan membawa persoalan aturan pakaian ke jenjang pemerintah yang lebih tinggi. Tindakan tersebut merupakan wujud penolakan terhadap konformitas,terlebih ketika peraturan tersebut tidak cocok diterapkan untuk warga komunitas yang berbeda agama.

Ketika kita dihadapkan pada situasi yang memaksa untuk menunjukkan konformitas, kita tetap perlu bersikap kritis pada kesepakatan komunitas. Bagaimanapun juga, konformitas merupakan penghambat keberagaman identitas yang menjadi keniscayaan di Indonesia.

 

Benny Pudyastanto
Peneliti lepas untuk isu kesehatan mental di sekolah, merangkap bapak asrama anak-anak SMA

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

Instagram

Most Popular