Suntik Mati Pesawat Habibie

Waktu Baca: 4 menit

B.J. Habibie dipanggil pulang ke Indonesia oleh Presiden Soeharto untuk menjadi pelopor industri penerbangan nasional. Namun, usaha Habibie disuntik mati saat keberhasilan sudah di depan mata.

            Pada tahun 1997-1998, IMF berjanji memberikan kucuran dana pada Indonesia sebesar 5 Milyar Dollar Amerika Serikat. Namun pemberian bantuan ini tidak serta merta gratis. Sebab, IMF mengajukan sejumlah syarat. Beberapa syarat adalah menghentikan monopoli Bulog dalam membeli hasil pertanian termasuk gabah beras, meminta pemerintah melikuidasi bank bank yang tidak sehat serta yang paling menyakitkan: ‘menutup’ Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN.

Bagi Mr. Crack, julukan Habibie, penutupan IPTN itu bagaikan tamparan keras setelah dia meninggalkan karir gemilangnya di Jerman sejak tahun 1973. Berikut ini adalah kesaksian Habibie yang dimuat di Majalah Tempo dengan judul Kisah Mister Crack dan Si Gatotkaca :

 

Keputusan itu dibuat karena IPTN dianggap sangat membebani keuangan negara. Padahal saya tidak punya utang. Industri pesawat terbang dianggap tidak menguntungkan karena tidak ada pasarnya. Tapi, lihat sekarang, negara dengan pertumbuhan penumpang penerbangan yang terbesar di dunia adalah Indonesia.

 

Saya yakin pesawat N-250 akan sukses di pasaran bila programnya tidak dihentikan IMF. Saya perhitungkan, antara tahun 2000 dan 2020, dunia membutuhkan 8.000 unit pesawat komuter. Sekitar 45 persen adalah pesawat sekelas N-250. Jadi, pasarnya memang sangat luas

 

Dalam wawancara yang sama, Habibie mengatakan bahwa Lion Air sempat mencari pesawat yang spesifikasinya mirip dengan N-2130 milik Habibie. Habibiepun tidak menolak memberikan saran. Sekitar 230 pesawat Boeing 737 (sama dengan yang digunakan penerbangan SJ 182) dibeli oleh Lion Air. Habibie membayangkan, seandainya saja IPTN tidak dibubarkan, pastilah Lion Air menggunakan pesawat buatan anak negeri itu. Habibie mengatakan, saat IPTN tidak diberikan subsidi lagi oleh negara, IPTN sedang mengembangkan teknologi Turbo Prop N-250.  Pesawat dengan teknologi itu sebenarnya sudah siap terbang dan tinggal menunggu uji kelayakan dari FAA (Asosiasi Penerbangan Amerika Serikat).

Seandainya N-250 saat itu berhasil dijadikan pesawat komersial, industri di Indonesia akan sangat terbantu. N-250 mampu menampung sekitar 50 orang (awalnya 30 orang). Kecepatannya mencapai 610 km/jam, bisa terbang di 25,000 kaki dan daya jelajahnya  mencapai 1.480 km. Pada masanya, N 250 adalah satu satunya pesawat yang menggunakan teknologi fly by wire dengan jam terbang kurang lebih 900 jam. Selain itu, karena semuanya serba elektronik, pesawat ini tak perlu mendapatkan perawatan yang rumit. Pesawat ini sangat berpotensi menjadi pesaing kuat pasar pesawat jarak pendek yang dikuasai Boeing dan Airbus saat ini.

Ketika terbang perdana pada 10 Agustus 1995 di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Presiden Soeharto yang dikenal kalem sampai berkaca kaca matanya dan memeluk Habibie berulang kali. Dalam pernyataan persnya, Presiden Soeharto dengan lantang mengatakan bahwa saat itu Indonesia sudah bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain. Namun dalam hitungan bulan, IMF memutuskan untuk ‘membunuh’ IPTN berikut proyek dan impian impian di dalamnya. Tanpa bantuan negara, IPTN tidak bisa menyelesaikan Turboprop N-250. Dalam waktu singkat IPTN harus melepaskan nasib 48,000 karyawan.

“Saya serahkan 48.000 orang dan saya serahkan semua itu untuk membuat apakah kereta api, pesawat terbang, apa senjata. Total turn over 10 juta dollar AS, tapi karena reformasi diimbau oleh IMF, kita ramai-ramai membunuhnya. Di kacamata saya, itu kriminal,” ujar Habibie dengan emosional seperti dilansir Kompas.com pada artikel berjudul “Kegetiran Habibie Mengenang Runtuhnya Industri Penerbangan Indonesia.”

 

Lalu kenapa IMF tega membunuh IPTN?

 

Sejak diperkenalkan pada 1944, IMF menjadi organisasi yang njomplang. Di satu sisi IMF adalah solusi dari hancurnya perekonomian dunia pasca Perang Dunia ke 2, namun di sisi lain sistem IMF yang memberikan hak suara terbesar bagi penyumbang dana terbesar rawan disalah gunakan untuk kepentingan negara superpower. Jika dipersentase, penyumbang terbesar adalah Amerika Serikat yang merupakan ekonomi terbesar dunia.

Sudah sejak lama IMF dianggap tidak netral dan banyak membantu kepentingan negara negara berekonomi besar dengan prinsip neo-liberalisme. Hal ini diakui bahkan oleh elemen pemerintahan Amerika Serikat sendiri. Kita ambil contoh saja C. Fred Bergsten dari Peterson Institute for International Economics. Pria yang terlibat dalam kementerian keuangan Amerika Serikat ini mengaku bahwa bantuan IMF banyak sekali yang disesuaikan dengan kepentingan Amerika Serikat, misalnya saat krisis Meksiko 1995. Hal ini ia sampaikan pada Testimony before the Joint Economic Committee
United States Congress
pada 24 Februari 1998.

Hal senada disampaikan oleh penulis Tirto.ID, Windu Jusuf, pada artikelnya yang berjudul “Kilas Balik Indonesia-IMF Selama Krisis Ekonomi Asia.” Windu Jusuf menulis :

 

AS merupakan negara penyumbang terbesar sehingga berhak atas persentase suara terbesar. Ada anggapan—termasuk dari negara-negara Eropa anggota IMF—bahwa AS memanfaatkan IMF sebagai instrumen politik luar negeri guna mendesak kepentingan-kepentingan strategis. Ia bertolak belakang dari tujuan IMF yang lahir untuk merespons ambruknya ekonomi pasca-Perang Dunia II.

 

Jika kita melihat realitas industri pesawat terbang pada hari ini, memang ada kecenderungan ada perlindungan khusus pada Boeing selaku perusahaan asli Amerika Serikat. Boeing adalah sedikit dari industri Amerika Serikat yang masih bertahan di tengah gempuran pertumbuhan industri negara lain termasuk dari Tiongkok dan Jepang. Pasar mobil misalnya sudah dikuasai pabrikan Jepang, sementara itu pasar ponsel pintar malah sudah dibagi rata bersama Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Hal itu belum memperhitungkan industri lain yang sudah banyak disaingi banyak negara, termasuk Indonesia yang sudah bisa memproduksi Alutista dan keperluan elektronik serta industrinya sendiri.

Salah satu indikasinya tentu anti-klimaks putusan pada skandal Boeing 737 Max yang telah menewaskan lebih dari 300 nyawa. Tak ada satupun eksekutif Boeing yang mendapat hukuman pidana dari kejadian ini.

Mari kita berandai andai, seandainya pesawat Habibie terbang tinggi—tak sekedar menjadi bahan percobaan saja—persaingan industri pesawat jelas makin ketat. Tiap produsen berlomba lomba menghasilkan pesawat terbaik dengan kenyamanan dan tentu saja keamanan yang paling maksimal. Seandainya ada perusahaan pesawat terbang yang hanya memikirkan keuntungan saja, perusahaan ini pasti tergerus dengan cepat. Selain itu harga pesawat jelas akan bersaing karena ada banyak pilihan di pasar. Industri penerbangan juga tak semahal saat ini sehingga penerbangan menjadi affordable bagi banyak orang (dan tentu saja lebih aman). Terlalu optimis? Ah masa…

 

Ardi
Jurnalis, Penulis dan Foodiez. Menulis dua novel di Storial, "Santiran" dan "Di Rawa Peteng". Suka berdiskusi asal tidak emosi

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

Instagram

Most Popular