Amnesty Internasional : Mendeportasi Warga Myanmar di Malaysia Membahayakan Keselamatan Mereka

Waktu Baca: 3 menit 

Pemerintah Malaysia berencana mendeportasi warga Myanmar di Malaysia yang merupakan permintaan langsung dari pemerintahan Junta Militer. Amnesty Internasional mengecam tindakan tersebut karena menilai proses itu dapat membahayakan warga Myanmar yang terdeportasi tersebut.

Courtesey: Getty Images (Photo by Ye Aung THU / AFP) (Photo by YE AUNG THU/AFP via Getty Images)

Amnesty Internasional terkejut dan merasa sedih karena pemerintah Malaysia telah menyetujui rencana Junta Militer untuk mendeportasi setidaknya 1,200 warga negara Myanmar di Malaysia pada tanggal 23 Februari 2021.

Usaha deportasi ini tidak transparan dan bertentangan dengan semangat Malaysia sebagai negara yang berkewajiban untuk menghormati dan menghargai hak hak dari pengungsi ataupun pencari suaka. Sebab, usaha deportasi ini bisa jadi membahayakan nyawa dari para pengungsi dan pencari suaka ini mengingat adanya krisis multi dimensi setelah kudeta rezim militer pada 1 Februari 2021. Jika dibiarkan, bisa jadi akan ada peluang pelanggaran HAM dalam proses deportasi ini.

“Pemerintah Malaysia mengaku bahwa program repatriasi ini tidak menyasar pengungsi dan pencari suaka, tapi bagaimana bisa hal itu dipercaya jika PBB dicegah selama ini untuk memastikan keadaan para migran di pusat detensi selama satu setengah tahun terakhir ini?” kata Katrina Jorene Maliamauv yang merupakan direktur eksekutif Amnesty Internasional Malaysia. “Pemerintah Malaysia telah secara ceroboh mempertaruhkan nasib 1,000 warga negara Myanmar dengan cara mendeportasi mereka dalam klausul rahasia di tengah kudeta yang tidak mengindahkan hak asasi manusia.”

Pemerintah Malaysia tidak memberikan izin pada Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) agar mereka bisa melakukan pengecekan langsung di pusat detensi sejak Agustus 2019. UNHCR tidak bisa melakukan pengecekan langsung dan memastikan siapa pengungsi dan siapa pencari suaka. Akibatnya, UNHCR juga tidak bisa membantu pembebasan mereka dari kondisi yang seperti di penjara tersebut. Padahal, kondisi pengungsi dan pencari suaka yang terombang ambing ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

“Pemerintah Malaysia harus memastikan keselamatan dari orang orang yang akan dideportasi,” jelas Katrina. “UNHCR harus segera dibantu memiliki akses dari 1,200 orang yang rencananya akan dideportasi ke Myanmar.”

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, harus segera menginstruksikan agar departemen imigrasi untuk bekerja sama secara intensif dengan UNHCR untuk memastikan setiap warga Myanmar tidak dalam kondisi beresiko saat dideportasi. Jika PM Malaysia tidak melakukan hal tersebut, ia telah melanggar prinsip hukum internasional, Non-refoulment (prinsip bahwa negara yang menerima pencari suaka/ pengungsi tidak boleh mengembalikan mereka ke negara asal).

Rencana deportasi warga Myanmar ini telah meletakkan Malaysia dalam sorotan. Komisi HAM Malaysia melaporkan bahwa sejak 2018 kondisi pusat detensi  tetap buruk, tidak bersih, tidak dirawat dan tidak memiliki fasilitas mendasar seperti air bersih dan makanan. Di sana juga terdapat banyak laporan penyiksaan pada pengungsi dan pencari suaka.

Pada Agustus 2020, pemerintah Malaysia mengakui kematian 23 migran termasuk dua anaka anak pada paruh pertama 2020. Di bulan Oktober, pemerintah Malaysia juga menyatakan bahwa ada 756 anak anak ditahan di pusat detensi. Padahal, menahan anak anak adalah sebuah pelanggaran pada konvensi hak anak anak (CRC).

“Mengingat kondisi buruk ini, tidak aneh jika ada pengungsi ingin kembali ke negara asalnya meski banyak resiko di sana,” kata Katrina. (Pernyataan ini untuk menjelaskan bahwa beberapa Warga Myanmar yang dideportasi melakukannya atas keinginannya sendiri-Red).

“Namun, hal itu bisa menaruh mereka dalam kondisi berbahaya. Menggunakan alasan tersebut untuk mendorong mereka kembali pada situasi berbahaya yang pernah mereka tinggalkan sama saja dengan sebuah ‘constructive refoulment’,” jelas Katrina.

Amnesty Internasional juga mencatat selama 2020, pihak imigrasi juga melakukan penyerbuan pada kantong kantong komunitas migran di Malaysia yang membahayakan hak mereka dan tidak mengindahkan protokol kesehetan terkait Covid 19.

UNHCR juga menyesalkan. Sejak Desember 2020, 457 orang yang sebenarnya sudah terdaftar bersama UNHCR malah ditahan di pusat detensi, di antaranya adalah 62 anak tanpa orang tua/ terpisah dari orang tua mereka. UNHCR meyakini angka ini bisa saja bertambah karena UNHCR tidak tahu jumlah pasti orang yang berada di pusat detensi.

Situasi di pusat detensi Malaysia sangat mengerikan. UNHCR harus benar benar mendapat akses disana. Menahan orang hanya karena masalah imigrasi sungguh tidak masuk akal. Kita meminta pembebasan segera untuk pengungsi, pencari suaka dan migran. Pengungsi dan pencari suaka harus benar benar mendapat hak mereka serta dilindungi masyarakat internasional,” jelas Katrina.

 

Artikel ini merupakan kerja sama kami dengan pihak Amnesty Internasional. Pendapat dari Amnesty Internasional merupakan pandangan lembaga tersebut dan bukan merupakan pandangan redaksi Pakbob.id.

 

Amnesty Internasional
Organisasi internasional yang mewujudkan cita cita dimana semua orang mendapatkan hak asasinya.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

Instagram

Most Popular