Waktu Baca: 4 menit

Putusnya ikatan antar negara hari ini bukan karena Pandemi Korona. Krisis Korona hanyalah faktor yang mempercepat runtuhnya globalisasi. Atau malah bisa jadi, Krisis Korona cuma ‘ujung’ masalah yang sudah lama terjadi.

            Kita pernah bermimpi akan terwujudnya rezim internasional. Sekat sekat antar negara tak lagi ada. Kita berbicara dengan bahasa yang sama. Kita berbelanja dengan mata uang yang sama dan tak ada lagi yang namanya kesenjangan sosial. Mimpi ini terbentuk hampir tujuh puluh tahun yang lalu. Pada hari ini mimpi itu makin jauh dari kenyataan.

Ada yang menyebut Korona adalah faktor utama mengapa proses globalisasi akhirnya mandek. Tapi bagi saya itu adalah pendapat yang tidak obyektif. Korona baru hadir pada akhir 2019. Suatu pandemi atau penyakit tidak akan memutuskan rantai rantai komunikasi, diplomasi dan kerja sama antar negara sebegitu cepatnya. Korona hanyalah faktor pemicu. Ibarat penyakit, penyakitnya sudah ada sejak lama, Krisis Korona hanya memperparah saja. Atau bisa jadi, Krisis Korona hanya gejala dari penyakit yang menahun.

Kenapa globalisasi tidak berhasil? Saya mencoba melakukan analisa sederhana. Analisa ini berbentuk hipotesa yang perlu diuji lebih lanjut. Namun setidaknya ada beberapa dugaan yang bisa kita bahas secara mendalam nantinya.

courtesey : Erik Mclean

Pertama, masih kuatnya nasionalisme bahkan menuju ke nasionalisme ekstrim. Nasionalisme itu baik, jangan salah. Negara dibangun dari sebuah perjuangan. Namun, dalam proses globalisasi, nasionalisme apalagi ekstrim bisa berarti buruk. Nasionalisme adalah loyalitas pada negara, bukan pada masyarakat dunia seutuhnya. Artinya, komitmen yang ada diarahkan pada negara saja. Padahal, dalam proses globalisasi, loyalitas tidak hanya diarahkan pada negara saja tapi pada masyarakat dunia secara keseluruhan. Jika loyalitas hanya diarahkan pada negara, kemungkinan terburuknya adalah egoisme negara yang memperlambat proses sinergi dan integrasi. Untuk mempermudah penjelasan, saya akan mengambil contoh krisis Laut Cina Selatan.

Tiongkok mengabaikan UNCLOS dan menggunakan dokumen dari dua ribu tahun lalu untuk menggambar batas Nine Dash Lines yang membuat negara ini memiliki hampir seluruh Laut Cina Selatan. Klaim Tiongkok ini hampir tidak memiliki dasar selain sudut pandang nasionalismenya yang kuat. Konon Tiongkok membutuhkan hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan untuk kesejahteraan penduduknya karena populasi Tiongkok terlanjur meledak sejak beberapa tahun yang lalu. Masalah domestik Tiongkok mungkin mendesak, namun melakukan klaim tanpa mengindahkan Hukum Internasional adalah suatu tindakan yang tidak produktif untuk menjaga hubungan antar negara negara tetangga. Negara tetanggapun membutuhkan sumber daya Laut Cina Selatan untuk kepentingan domestik mereka sehingga Tiongkok sebenarnya tidak memiliki argumen kuat untuk memaksakan kepentingannya. Akhirnya, memaksakan kehendak lewat politik konfrontatif demi kepentingan domestik hanya akan memperlebar jarak dan menghancurkan proses globalisasi.

Kedua, paham kapitalisme dan ekonomi Laissez-faire yang tidak produktif di iklim globalisasi namun sayangnya sudah mengakar. Bahkan kini kapitalisme dan Laissez Faire dianggap sama dengan globalisasi, padahal tidak. Pada tahun 2020, Oxfam merilis sebuah laporan bahwa 2,100 orang terkaya di dunia memiliki harta sebesar 4,6 Milyar orang miskin. Kesenjangan sosial makin lebar. Artinya, globalisasi akhirnya hanya menguntungkan sebagian kecil orang dan mengorbankan banyak orang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah karena globalisasi diterjemahkan sebagai pasar bebas dan kompetisi total. Sistem ini tidak bijak karena hanya menguntungkan para pemilik modal besar. Globalisasi yang pada konsep dasarnya adalah pemerataan kekayaan malah menjadi pintu untuk pemilik kapital menguasai ekonomi secara menyeluruh dan bahkan menindas usaha usaha kecil menengah.

World Economic Forum yang sering dianggap hanya acara formalitas untuk orang terkaya dunia membicarakan apa yang terbaik untuk mereka

Berbicara mengenai usaha kecil menengah. Suka tidak suka, usaha kecil menengah perlu dilindungi karena di negara berkembang seperti Indonesia, hampir 80% penduduknya bekerja di sektor kecil menengah. Tenaga kerja sebanyak ini tidak akan diserap oleh perusahaan multi nasional yang menginginkan tenaga kerja terdidik dan terlatih serta efisien. Semakin banyak perusahaan multi nasional eksis di suatu negara bukanlah hal positif. Sebaliknya suatu sistem dan iklim dimana perusahaan multi nasional dan usaha kecil menengah dapat co-exist adalah sistem yang ideal. Namun selama paham globalisasi yang menyamakan konsep global dengan kapitalisme dan laissez faire ini tetap hidup, kita tidak akan bisa menciptakan iklim itu.

Terakhir, masih kuatnya paham Etnosentrisme terutamanya di Asia. Bicara soal Etnosentrisme, kita bicara soal budaya, adat, suku dan bahkan agama. Di beberapa belahan Asia, termasuk dari pengalaman saya sendiri, paham bahwa budaya, adat dan bahkan agama diri sendiri lebih superior itu masih kuat. Mungkin anda bisa menilai pandangan saya subyektif. Karena itulah, maka mari kita lihat pemikiran Samuel P. Huntington dalam bukunya Clash of  Civilization. Ia meramalkan hal yang sama. Konflik antar budaya, suku dan agama akan menjaadi penghambat kuat globalisasi. Bahkan, suku bangsa dengan rumpun yang samapun masih bisa berkonflik. Contoh mudahnya adalah Asia Tenggara yang sampai hari ini masih gagal membentuk ASEAN Community dikarenakan belum terbentuknya pemahaman bersama mengenai masyarakat yang dapat hidup co-exist.

Pada akhirnya, apa yang dapat kita tarik dari tiga hipotesa saya ini? Akar permasalahan hancurnya globalisasi adalah egoisme dan keserakahan. Selama negara masih memikirkian dirinya sendiri sebagai entitas individu negara, individu ekonomi dan bahkan suku ras tanpa berusaha membangun pemahaman bahwa dunia adalah satu komunitas besar, globalisasi besar kemungkinan hanya berakhir sebagai konsep utopis di atas kertas.

Kembali ke pandemi Korona. Saya sudah mengatakan bahwa Korona hanyalah faktor yang mempercepat de-globalisasi. Korona juga bisa disebut sebagai penyakit symptom. Penyakit yang muncul sebagai indikator adanya ‘penyakit yang lebih parah’. Penanganan Korona di seluruh dunia adalah bukti amburadulnya keegoisan negara negara. Hingga hari ini, Korona diatasi bukan sebagai masalah bersama namun sebagai masalah nasional per negara sehingga kebijakan antar negara bisa sangat berbeda beda dan tidak memenuhi satu tujuan komunal.

Jika mau melihat ke belakang, seandainya saat Korona meledak lalu Tiongkok segera melakukan pencegahan dan early warning, maka kecil kemungkinan akan terjadi pandemi seperti ini. Namun, buruknya komunikasi dan proses pembuatan keputusan yang ada membuat pencegahan Korona sejak dini tidak terjadi. Korona adalah contoh buruk penanganan masalah global.

Adakah contoh yang baik? Ada. Pada tahun 2018, terjadi wabah virus Nipah di Kerala India. Pemerintah waktu itu bergerak sigap dan melakukan tracking secara menyeluruh serta berkomunikasi aktif dengaan semua negara. Lewat usaha ini, virus Nipah tidak menyebar layaknya Korona. Virus Nipah saat itu juga berasal dari kelelawar sehingga sebenarnya penyebaran virus Nipah ini hampir mirip Korona. Namun dengan penanganan yang tepat, maka efek negative tidak separah Korona.

Kuncinya? Melihat globalisasi sebagai cara pandang baru bahwa kini kita hidup di dunia sebagai satu komunitas yang harus saling membantu dan meninggalkan pikiran lama untuk bersifat egois.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here