Dua Hari Untuk Korona, Lalu Apa?

Waktu Baca: 3 menit 

Per kemarin Jawa Tengah mendapatkan tambah 3,948 kasus aktif Korona. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan agar warga Jawa Tengah melakukan isolasi mandiri selama tanggal 6-7 Februari 2021.

courtesey: Humas Jateng

            Kemarin, Ganjar mengejutkan awak media dengan keputusannya menutup tempat wisata dan pasar selama dua hari dari tanggal 6-7 Februari 2021 di wilayah pemerintahannya. Ia berencana untuk segera berkoordinasi dengan seluruh sekretaris daerah di kabupaten  di bawahnya agar program ini dapat segera dijalankan dan disosialisasikan.

Bagi karyawan kantoran, keputusan Ganjar ini tidak terlalu membebani mereka. Namun hal yang berbeda dialami dunia usaha. Di tengah himpitan aturan PSBB dan PPKM yang berubah terus menerus, keputusan Ganjar ini berpotensial menimbulkan keresahan. Hal ini terjadi karena tanggal 6-7 Februari adalah weekend dan biasanya dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan di sektor ritel, restoran dan sebagainya. Keputusan Ganjar ini seakan ‘menyiksa’ dunia usaha terutama yang beroperasi di Jawa Tengah. Kebijakan ini seperti membuktikan pernyataan APINDO bahwa banyak ketidakpastian yang siap memukul dunia usaha kapan saja.

Beberapa waktu lalu, APINDO melakukan konfrensi pers dan berujar bahwa aturan yang berubah terus menerus menyulitkan mereka. Sempat ada relaksasi, lalu terjadi lagi pengetatan. Sempat dunia usaha merasa iklim bisnis kembali kondusif hanya untuk dijatuhkan lagi dengan perubahan kebijakan dadakan pemerintah. Ibarat mesin motor, motor dinyalakan, dipanaskan lalu dimatikan lagi, lalu tiba tiba di gas, lalu tiba tiba di rem. Pendek kata, mesin bisnis Indonesia dihantam dengan pendekatan yang serba mengagetkan. Otomatis mesin yang diperlakukan dengan cara seperti ini lebih beresiko rusak. Begitulah alegori dunia bisnis saat ini menurut APINDO.

Selain menyulitkan dunia usaha, efektifitas dari keputusan Ganjar ini dipertanyakan banyak pihak. Pada kenyataannya, kita telah menjalankan kebijakan PSBB dan kini PPKM selama berbulan bulan, namun kenyataannya angka kasus positif Korona masih terus naik. Tentu banyak analisa dan pendapat mengenai hal ini. Salah satu yang sering dikemukakan adalah bahwa masyarakat tidak disiplin. Ya, hal ini dapat dibenarkan. Masyarakat memang banyak yang tidak disiplin. Namun pada kenyataannya, muncul pertanyaan, apakah saat ini eksekusi kebijakan sudah efektif? Apakah negara sudah cukup melaksanakan perannya?

Menilik dari salah satu teori mengenai negara. Salah satu sifat negara menurut Miriam Budiarjo dalam Dasar Dasar Ilmu Politik (2007)  adalah ‘memaksa’. Ya, negara bisa memaksa untuk kebaikan masyarakatnya. Sudah menjadi tugas negara untuk menertibkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, PPKM dan PSBB. Namun pada kenyataannya, PSBB berjalan dan pelanggaran protokol masih terjadi dimana mana. Bisa jadi (tanpa bermaksud menilai) rumusan kebijakan sudah tepat, namun pelaksanaannya tidak seperti di cetak biru.

Kebijakan baru ini malah rawan menjadi kebijakan yang kontraproduktif. Artinya, bisa jadi Korona tidak teratasi dengan kebijakan ini, namun malah timbul gejolak di kalangan masyarakat. Hingga artikel ini ditulis pada hari Selasa Pukul 05.00 WIB, belum ada penjelasan lengkap mengenai pembatasan pada tanggal 6-7 Februari 2021. Para pengusaha masih menduga duga kesimpulan akhir dari konfrensi pers tersebut. Sejauh ini baru pasar dan tempat pariwisata yang pasti ditutup. Bagaimana dengan mall? Restoran? Dan tempat usaha swasta lainnya? Apakah akan mengalami penutupan juga? Bagaimana dasar hukumnya? Begitu banyak pertanyaan, namun belum ada kejelasan. Akhirnya malah keresahan yang muncul di sisi pedagang dan pebisnis.

Kembali lagi ke titik awal tadi. Menilik kondisi saat ini dimana sudah banyak kebijakan namun eksekusinya belum jelas, akan lebih baik jika perubahan radikal dihindari. Lebih efektif seandainya kebijakan yang lama tak perlu diubah, namun perlu direvisi agar penerapannya lebih efektif dan lebih bersahabat dengan dunia usaha. Banyak poin poin kebijakan sudah tepat. Tapi tak sedikit yang mengundang tanya. Tanpa bermaksud memberikan kritik yang tidak konstruktif. Pada kenyataannya, banyak aspek lain yang menjadi pertanyaan dan bahan refleksi. Saya tidak mungkin mendetail, namun mari kita ambil contoh saja.

Salah satu aspek yang saya jadikan contoh adalah mengenai penutupan tempat usaha dimana banyak tempat usaha kini dibatasi jam malam (curfew). Kebijakan saat ini adalah penutupan tempat usaha sebelum jam 7 malam atau 9 malam (tergantung daerahnya). Kebijakan ini sebenarnya membuat usaha mini market terdampak karena mini market biasa beroperasi 24 jam. Padahal jarang (untuk menghindari kata ‘tidak mungkin’ yang berpotensi didebat) ada orang nongkrong di mini market. Sebaliknya, mini market amat penting agar masyarakat tidak mobile karena bisa menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat terutama yang mendadak di malam hari. Berkaca dari kenyataan ini, seharusnya aturan penutupan ini dibatasi untuk café dan restoran saja misalnya. Dari pengamatan pribadi saya, mini market yang urgensinya penting malah ditutup sementara warung warung makan di kaki lima buka seperti biasa. Artinya ya sama saja ketika kerumunan tetap tercipta di usaha usaha non formal. Malah kesannya yang dihukum adalah usaha formal.

Pada akhirnya, saya ingin sedikit mengutip pernyataan Dr. Boyke. Dia berkata bahwa ‘Buat apa panjang kalau tidak keras?’ ketika menanggapi kebijakan PSBB. Bisa jadi pernyataan Dr. Boyke ini adalah manifestasi keresahan stakeholder negara ini. Banyaknya kebijakan yang berubah ubah dengan eksekusi yang belum jelas membuat kondisi makin tak pasti.

Ardi
Jurnalis, Penulis dan Foodiez. Menulis dua novel di Storial, "Santiran" dan "Di Rawa Peteng". Suka berdiskusi asal tidak emosi

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

Instagram

Most Popular