Waktu Baca: 3 menit

Myanmar telah memasuki salah satu episode terburuknya saat terjadi kudeta di Bulan Februari. Demo berujung kerusuhan kini menjadi pemandangan sehari hari dan pelanggaran HAM terjadi secara konsisten. Masa depan Myanmar kini menjadi sebuah pertanyaan besar.

            Lalu kemana Myanmar setelah kudeta? Apakah Myanmar akan benar benar melakukan pemilu ulang setelah satu tahun? Ataukah situasi akan memburuk seperti ketika Jendral Ne Win berkuasa? Apakah Tiongkok akan menancapkan pengaruhnya di Myanmar dan menjadikan Myanmar sebagai satelit Beijing? Ada banyak pertanyaan, tapi mari kita coba jawab satu persatu.

Akankah ada pemilu ulang? Saya rasa jawabannya tidak. Jikapun ada, pemilu ini justru bisa menjadi panggung untuk demonstran pro Aung San Suu Kyii untuk menunjukkan suaranya. Mereka akan memboikot pemilu dan memicu kerusuhan. Hal yang tak diinginkan oleh Junta Militer di bawah Min Aung Hlaing.

courtesey : Sasint

Namun, bukan berarti kebutuhan akan pemilu tidak diperlukan. Tatmadaw atau Angkatan Darat Myanmar membutuhkan bukti bahwa mereka masih menghormati proses proses demokrasi. Hal ini penting agar mereka tak terus menerus berkonfrontasi dengan rakyatnya sendiri. Saat ini mereka telah menyewa seorang lobiist handal, Ari Ben-Menashe untuk menjalin kembali hubungan Myanmar dengan Barat. Mereka tampaknya ingin kembali ke proses semula yang telah berhasil di awal era 2010an dimana mereka menjadi kekuatan pengontrol di belakang pemerintahan sipil.

Lalu, apakah situasi, dalam konteks ekonomi akan memburuk? Sepertinya demikian, selain karena investor tidak mendapatkan kepastian, wabah Korona diprediksi WHO baru berakhir paling cepat awal tahun depan. Myanmar sendiri bukan tanpa modal untuk mengembangkan ekonominya. Mereka adalah negara terluas kedua di ASEAN setelah Indonesia dan memiliki banyak potensi sumber daya alam. Menurut laporan World Bank, ekonomi Myanmar terhitung cukup baik. Meski mengalami penuruhan pertumbuhan dari yang sebelumnya di angka 6,8 persen pertahun, tapi ekonomi Myanmar selama pandemi masih bertumbuh di angka 1,7 persen. Jauh lebih baik dari beberapa negara yang berada satu level dengannya. Namun kudeta dan wabah Korona memperburuk keadaan. Reaksi dari rakyat yang melakukan demo besar besaran membuat Myanmar tidak menarik secara ekonomi.

Lalu, bagaimana dengan merapat ke Tiongkok sebagai solusi ekonomi? Bukankah itu yang dipikirkan banyak orang? Tatmadaw berani melakukan kudeta karena ada backup dari Tiongkok untuk menjaga ekonominya? Sejujurnya, banyak teori awam dengan tuduhan bahwa Tiongkok berada di balik kudeta ini. Ada anggapan bahwa Tiongkok mendapatkan banyak keuntungan dari kudeta ini. Apalagi, Tiongkok terlihat ‘bermain aman’. Namun kondisi riilnya tak sesederhana itu. Sikap anti Tiongkok di dalam Tatmadaw cukup kuat.

Sejarah sikap ‘jaga jarak’ dengan Tiongkok ini terlihat sejak 1960an. Ne Win, pemimpin Myanmar sebelumnya juga sangat menekankan prinsip ‘jaga jarak’ dengan Tiongkok kepada Tatmadaw. Proyek bendungan Myitsone (kerja sama Myanmar-Tiongkok) juga dihentikan oleh Thein Sein, pemimpin pemerintah militer waktu itu (2011) bukan oleh pemerintahan Aung San Suu Kyii seperti yang selama ini beredar di media sosial. Artinya, kudeta ini tak serta merta menjadi lampu hijau bagi Tiongkok untuk masuk ke Myanmar.

Hal ini ditambah dengan fakta bahwa Junta tak mau melepas hubungan dari Barat. Mereka berusaha mencari keseimbangan. Yang terjadi saat ini, Tatmadaw tak ingin kehilangan posisi politisnya, tapi tak mau juga menjadi satelit negara lain seperti Tiongkok misalnya. Mengambil istilah Bung Hatta, Tatmadaw berusaha mengayuh di antara dua karang dan berusaha menyeimbangkan hubungan antara Tiongkok dan Barat.

Sebagai catatan, kecil kemungkinan mereka akan kembali pada paham sosialisme Ne Win meski mereka tak mau dengan mudah merapat ke Tiongkok. Sistem sosialisme ekonomi tertutup ala Ne Win membuat Myanmar menjadi negara yang lambat berkembang dan terjebak dalam krisis ekonomi. Krisis ekonomi sendiri adalah jalan terjadinya krisis sosial seperti yang terjadi di Myanmar pada tahun 1988.

Lalu pada akhirnya, Tatmadaw mau apa? Menurut pandangan pribadi saya dengan data yang ada saat ini, Junta militer/ Tatmadaw sedang membeli waktu. Mereka tahu mereka tak bisa selamanya berada di puncak posisi politik. Efeknya akan sangat negatif. Namun mereka membutuhkan ‘perwakilan’ mereka di pemerintahan sipil untuk menjaga agar Tatmadaw tetap memiliki pengaruh. Pemerintahan Aung San Suu Kyii terlalu kuat untuk mereka dan membiarkan Suu Kyii makin berkuasa menyulitkan mereka.

Posisi politis yang mapan bagi Tatmadaw sangat penting. Sebab, mereka telah menikmati banyak keuntungan dari posisi politik mereka yang kuat selama bertahun tahun. Selain itu, dari sisi idealisme mereka, mereka memiliki kekhawatiran seandainya kekuatan sipil terlalu berkuasa, maka pemberontakan di negara negara bagian seperti di Shan dan Karen tidak bisa mereka kontrol dengan baik. Mereka kini mencari form terbaik untuk menjaga kepentingan mereka.

Kondisi paling terkini, dinamika masih berjalan dan prediksi yang ada masih mungkin berubah. Penting bagi kita sebagai warga Indonesia melihat dan mengambil kejadian Myanmar sebagai pelajaran.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here