Waktu Baca: 3 menit

Konflik internal yang terjadi pada Partai Demokrat membuat perhatian kita semua teralihkan sejenak dari hiruk pikuk korona yang masih gitu-gitu aja. Berawal dari ngopi, Moeldoko menjadi seorang ketua sebuah partai. Saya pun tak sanggup dan berani membayangkan. Padahal saya juga sering ngopi, kenapa saya tidak menjadi ketua partai. Entahlah…

Baiklah, kita kembali fokus untuk membahas konflik parpol yang sedang hangat menjadi pokok bahasan. Perang tagar terjadi di mana-mana, saling klaim kepengurusan, bahkan juga diwarnai adu jotos sebelum terjadi KLB Partai Demokrat. Apakah setiap membincangkan demokrasi selalu identik dengan kekerasan? Semoga saya salah.

Sebenarnya yang terjadi di Partai Demokrat merupakan fenomena yang biasa ditemui dalam dunia politik di negeri ini. Mengapa bisa demikian? KLB yang terjadi dan mengangkat Moeldoko menjadi Ketua Umum sebenarnya tidak perlu ditanggapi berlebihan. Biasa saja kok!

Fenomena ini bisa terjadi karena bukan rahasia umum lagi jika partai politik merupakan sebuah “bisnis” keluarga. Kita tentu paham jika banyak sekali partai politik yang para pengurusnya masih memiliki “aroma” kekerabatan dalam kepengurusannya. Tidak perlu disebut partai mana saja yang masih mempertahankan tradisi keluarga harus masuk di dalam struktur anggota.

Jadi begini, selama di dalam kepengurusan itu masih mempertahankan keluarga sebagai pengurus maka yang terjadi adalah organissasi tersebut cenderung tidak profesional. Kepentingan keluarga atau juga bisa dikatakan kepentingan keluarga atas nama partai akan menjadi sering muncul. Apa iya itu memang benar-benar keinginan partai? Ataukah orang tuanya? Ya sebagai awam kita hanya bisa manggut-manggut saja.

Kepengurusan yang masih didominasi hubungan darah atau kekerabatan maka akan mengakibatkan rasah pekewuh atau bahasa Indonesianya adalah tidak enak hati. Bayangkan saja, kamu ditaruh di posisi monitoring dan evaluasi sebuah partai. Kamu juga beruntung sekali berada di pusat bersama para elit. Suatu saat kamu disuruh untuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja para elit. Padahal di dalam keanggotaan para elit itu berisikan keluarga inti para pendiri partai. Apa yang akan kamu lakukan? Berani mengaudit?

Selanjutnya, hal yang perlu kita harus cermati bahwa partai politik itu mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang lumayan besar. Setahun bisa mencapai Rp 111 miliar bahkan tahun 2023 ditargetkan naik menjadi Rp 6 triliun bagi setiap partai politik. Guyuran uang sebegitu banyaknya dan tentunya uang semua (bukan daun) tersebut sangatlah menggiurkan. Uang tersebut harapannya bisa menjadi rangsangan untuk partai politik menjadi lebih baik, misalkan dalam pendidikan politik. Tapi tampaknya kok agak gimana gitu ya?

Selama ini kalau saya pribadi melihat kiprah dari partai politik hanya saat pilkada dan pemilihan umum saja. Ya sesekali muncul di media kalau sedang melakukan bakti sosial. Uang Rp 111 miliar bukanlah dalam jumlah sedikit. Mari kita berandai-andai sejenak, misalnya saja kita menjadi pengurus pusat dan menduduki posisi penting di partai politik apa ya tidak kecipratan rezeki tersebut? Kita kan juga sudah mengeluarkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk partai politik yang kita dukung. Mosok tidak dapat semacam “anyep-anyep”. Sumber dana partai politik tentunya juga tidak hanya berasal dari situ saja dong. Lalu apa guna para wakil rakyat dan kader yang dipunyai. Mereka juga harus patungan untuk mendukung agar partai yang dicintainya semakin maju dan tentunya mengantarkan menjadi wakil rakyat. Aliran-aliran dana seperti itulah yang sayangnya hanya bisa dinikmati oleh para elit partai saja. Kalau sebagai konstituen ya hanya bisa kembali lagi manggut-manggut dan manut.

Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah macetnya regenerasi di dalam tubuh partai. Inilah yang perlu diwaspadai jika sebuah partai masih mempercayakan kepengurusan kepada keluarga. Secara tidak langsung ini menunjukkan tidak adanya trust (kepercayaan) dari para elit ke bawahannya. Padahal kepercayaan itu merupakan sebuah modal yang penting dalam sebuah organisasi. Seperti layaknya orang yang sedang lari estafet. Sesama pelari saling percaya bahkan mereka tidak perlu untuk melihat perpindahan tongkat estafet saat pelari sebelumnya menghampiri pelari selanjutnya.

Terakhir, para pengurus partai politik baik yang masih mempertahankan azas kekeluargaan ataupun non kekeluargaan tidak pernah legowo untuk dilengserkan. Lha kalau menjadi pengurus partai saja tidak mau diganti gimana menjadi nanti ketika menduduki posisi yang lebih tinggi, apakah ya mau seperti ini? Memang sih semua ini ujung-ujungnya adalah harta, tahta, dan sumber daya. Sebenarnya kalau tidak mau dilengserkan atau diganti generasi selanjutnya mending jadi Ketua RT atau RW saja. Ini di kampung saya, beliau sudah 5 kali periode dan kami sebagai warganya legowo dan tidak ada kekerasan yang muncul. Justu malah kebahagiaan. Merekalah para pelayan sejati masyarakat. Hidup Pak RT dan RW!(*)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here