Waktu Baca: 3 menit

Amnesty International, organisasi nonpemerintah internasional yang memperjuangkan hak asasi manusia, mengeluarkan keputusan pers mengenai kondisi jurnalis di Myanmar. Keputusan tersebut dirilis pada Kamis (27/05) pada website resmi mereka amnesty.org menanggapi kondisi politik serta kudeta militer Myanmar pada Senin (01/02) lalu.

Dari keputusan pers tersebut, Emerlynne Gil selaku Wakil Direktur Regional Bidang Riset Amnesty International mengutarakan bahwa jurnalis di Myanmar saat ini berada garda depan dalam perjuangan serta mengungkap kebenaran. Jurnalis menerima berbagai macam bentuk kekerasan, intimidasi, dan pelecehan dari otoritas militer Myanmar.

Semenjak pemerintahan Myanmar dikudeta oleh militer dan ditangkapnya Aung Sang Suu Kyi pada Februari lalu, kondisi bagi jurnalis semakin tidak menentu. Hal tersebut mengingat adanya sensor besar-besaran pada yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar serta pemutusan koneksi internet. Hal tersebut dilakukan untuk membatasi pergerakan antikudeta.

Hal tersebut juga ditambah dengan adanya penangkapan jurnalis asal Amerika Serikat, Danny Fenster, pada Senin (24/05). Penangkapan Danny Fenster di Bandara Mingalardon Yangon adalah yang ketiga kalinya Junta Militer Myanmar menangkap jurnalis asing. Hal tersebut berkaitan dengan sensor, propaganda, serta menunjukkan bahwa junta militer memiliki kekuatan untuk membungkam.

Amnesty International, ini rezim ketakutan bagi jurnalis

Terhitung Senin (08/03) militer mulai membatasi segala macam aktivitas media di Myanmar. Bentuk-bentuk tindakan militer dilakukan untuk perlahan mendukung kudeta militer serta menutup akses segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia pada publik. Beberapa media seperti Myanmar NOW, Khit Thit Media, Democratic Voice Burma (DVB), Mizzima, dan 7day dicabut izin mereka secara paksa oleh rezim.

Pertengahan Maret 2021, segala bentuk media cetak maupun daring di Myanmar mulai dibredel serta dilarang untuk beredar. Kudeta militer semakin lama semakin menekan kebebasan berpendapat jurnalis. Beberapa jurnalis tidak ingin kembali ke masa lalu ketika media berbasis pemerintah, membatasi informasi dan kebebasan berpendapat, serta menyebarkan propaganda. Dengan adanya kudeta serta pembredelan media menyebabkan jurnalis sulit untuk bertahan.

Jurnalis yang masih berusaha mencari dan menyiarkan berita kebenaran di Myanmar menerima berbagai macam tindakan yang melanggar HAM. Penganiayaan, intimidasi, pelecehan, dan bahkan tindak kekerasan oleh jurnalis terjadi sebagai salah satu bentuk pembredelan dan pembungkaman media. Beberapa jurnalis yang masih berani memberitakan bentuk kekerasan Junta Militer Myanmar mendapat perlakuan tidak manusiawi, dan bahkan bernasib lebih buruk.

Amnesty International meminta pada Junta Militer Myanmar untuk menjamin kebebasan berpendapat serta akses media pada masyarakat. Hal-hal tersebut berkaitan dengan mengurangi segala bentuk tindak kekerasan militer terhadap jurnalis, dibukanya kembali media, serta pengembalian akses internet.

Aturan Baru dan Pelanggaran HAM

Sejak Minggu (14/02) Junta Militer Myanmar mengumumkan amandemen baru, termasuk tambahan di Pasal 505(A). Pasal tersebut berkaitan dengan pelegalan segala bentuk hukuman bagi yang tidak mendukung kudeta pemerintahan militer Myanmar. Hal tersebut secara spesifik dapat mengkriminalisasikan segala bentuk “ujaran kebencian” serta “hoax secara langsung maupun tidak pada pemerintahan” dengan hukuman 3 tahun dipenjara.

Amandemen baru tersebut merupakan salah satu bentuk Junta Militer melegalisasi serta mengkriminalisasi bagi yang tidak mendukung kudeta. Dari aturan tersebut pula, militer memiliki wewenang untuk menangkap serta menindaklanjuti pendukung antikudeta, pengikut Aung Sang Suu Kyi, serta kebebasan berpendapat media.

Setelah aturan tersebut keluar, Min Nyo—jurnalis Democratic Voice of Burma (DVB) ditangkap pada Rabu (03/03) saat melindungi demonstran antikudeta di Pyay, Bago. Berdasarkan keterangan dari DVB yang dirangkum oleh Amnesty Internasional, Min Nyo ditangkap sekaligus dianiyaya oleh pihak yang berwajib. Min Nyo divonis 3 tahun dipenjara pada Rabu (12/05) dengan pasal 505(A).

Aturan tersebut bahkan tidak hanya mengancam media independen saja, melainkan pula warga sipil lain dan influencer masyarakat seperti selebriti, dokter, guru, serta pegawai sipil. Bahkan aturan tersebut dapat digunakan pada orang yang dicurigai berpartisipasi dalam gerakan antikudeta. Penangkapan tersebut bahkan memiliki surat perintah yang jelas agar terdakwa yang dicurigai tidak dapat melawan secara hukum.

Amnesty International mengutarakan bahwa aturan tersebut melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan membuka jalan bagi militer untuk main hakim sendiri. Mereka meminta pada pada pemerintah militer agar aturan tersebut segera direvisi. Hal tersebut dikarenakan Amandemen pasal 505(A) dapat melanggar standar hak asasi manusia internasional.

Pelanggaran HAM di Myanmar

Sejak dimulainya kudeta, Junta Militer Myanmar mulai memberlakukan berbagai macam hal untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan membungkam segala bentuk gerakan antikudeta. Hal tersebut berujung pada penembakan militer terhadap masyarakat sipil semenjak protes berlangsung.

Dilansir dari BBC, terhitung April 2021, lebih dari 700 orang tewas dieksekusi oleh militer dan keamanan. Beberapa eksekusi tersebut kebanyakan dilakukan tidak secara jalur hukum melainkan tindakan praperadilan dari militer.

Pan Ei Phyu (14) merupakan salah satu pendukung gerakan prodemokrasi dengan membuat berbagai macam video TikTok ia menyanyikan lagu prodemokrasi. Selasa (27/03) ia dieksekusi di dalam rumah, tepat ketika pecahnya demonstransi dari pihak militer.

Pan Ei Phyu merupakan salah satu dari banyaknya korban anak-anak semenjak kudeta. Segala bentuk tindakan dilakukan oleh Junta Militer Myanmar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Namun, hingga sekarang, justru menjadi perjuangan penuh darah masyarakat Myanmar yang menginginkan kebebasan dan hak asasi mereka.

Hingga saat ini, mayat dan segala bentuk eksekusi di jalanan dikerahkan militer untuk menekan ketakutan masyarakat. Militer sengaja mengeksekusi demonstran di muka umum untuk menyebarkan ketakutan bagi masyarakat. Hal tersebut diyakini untuk mengurangi segala bentuk demonstrasi perlawanan terhadap Junta Militer Myanmar dengan menyebar ketakutan dan ancaman pada masyarakat.

Secara HAM, Junta Militer Myanmar telah melakukan banyak pelanggaran HAM, dan bahkan jurnalis asing dengan Amandemen pasal 505(A) untuk membungkam liberalisme dan kebebasan berpendapat. Amnesty Internasional pada akhirnya bersuara tidak hanya bagi jurnalis dan kebebasan media saja, melainkan pula meminta agar tidak ada lagi pertumpahan darah. Hal tersebut karena hak asasi adalah hak tiap manusia, dan mereka sedang membutuhkan kebebasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here