Waktu Baca: 4 menit

Tentu banyak diantara kita para profesional merasa jengah karena banyak kantor tetap memaksakan WFO alias Work From Office di tengah kencangnya badai Korona. Bahkan PSBB darurat ini tidak memberikan perubahan berarti. Toh nyatanya Jakarta masih ramai dan malah tambah macet. Bagaimana tidak? Banyak jalan ditutup supaya mobilitas masyarakat dapat berkurang, eh malah banyak kantor tetap memaksakan WFO. Jadi para pekerja tetap harus masuk ke kantor dan kini malah dipersulit pemerintah untuk bisa ke kantornya dengan tenang. Luar biasa.

“Iya, ada sanksi bagi yang menolak untuk WFO,” ujar R, seorang staff HRD dari sebuah perusahaan ekspor. “Yang penting ‘kan menaati protokol kesehatan, toh kita menyediakan tes antigen bagi karyawan. Kalau ada yang terindikasi positif ya kita persilahkan untuk pulang.”

Bahkan kalaupun di rumah ada orang tua mereka yang memiliki komorbid dan mungkin meninggal jika terinfeksi virus corona?

“Yang penting ‘kan menaati protokol kesehatan,” kata R memberi penegasan soal mengapa kantor memaksakan WFO.

Keengganan Perusahaan Untuk WFO

Saya melakukan wawancara dengan E, salah satu pemilik pabrik plastik di Tangerang. Saya menanyakan kenapa pabriknya tetap menjalankan WFO di tengah badai korona.

“Banknya kan gak libur, saya  harus tetap membayar cicilan ke bank,” kata E memberi penjelasan. “

Bukankah pemerintah sudah memberikan keringanan pinjaman?

“Iya, tapi itu berlaku untuk bank BUMN dan fasilitas itu hanya ada tahun lalu. Tahun ini kami harus membayar bunga pinjaman. Suka tidak suka.”

Tidak takut kalau ada wabah korona di pabrik?

“Seandainya saya liburkanpun pegawai juga akan kongkow kongkow di lingkungannya. Mereka tidak menaati protokol kesehatan. Di pabrik saya malah menyediakan ventilasi yang baik, area kerja berjarak dan tes antigen berkala,” kata E. “Jadi harusnya malah lebih aman kalau bekerja di sini.”

kantor memaksakan WFO

Minim Kompensasi Dari Pemerintah

 Saya mencoba melakukan konfirmasi ke beberapa teman, pemerintah memang tidak memberikan kompensasi kepada usaha yang ‘terpaksa’ menerapkan WFO. Berbeda halnya dengan di Jepang. Berdasarkan wawancara saya dengan mahasiswi Indonesia di Jepang, Veronica Theresia Pranowo, Jepang menyediakan kupon yang bisa digunakan warganya untuk mendapatkan diskon saat membeli makanan. Hal ini memiliki dua efek, usaha UMKM akan tertolong dan masyarakat yang melakukan WFH tidak mengalami kekhawatiran karena tidak bisa membeli makanan misalnya.

“Indonesia kayaknya kebijakan melawan korona cuma sekedar menenangkan masyarakat. Tapi dampaknya? Hampir tidak ada. Malah terasa aneh. Sekolah ditutup, tempat pariwisata dibuka. Hajatan masih boleh bahkan pelakunya merupakan orang pemerintahan sendiri. Kalau begini, pandemi ini kapan selesainya?” kata W, seorang pengusaha bakery di Magelang.

Perusahaan Besarpun Melanggar PSBB Darurat

Saya berbicara dengan salah satu karyawan finance di salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa ia tetap harus melaksanakan WFH. Alasannya, ia bekerja di bagian finance dan sistem di perusahaannya melarang urusan finance ini dikerjakan di rumah.

Apa perusahaanmu tidak menggunakan sistem cloud begitu?

“Tidak, sampai saat ini kita masih menggunakan sistem internal di perusahaan. Bahkan program untuk membantu pengurusan financepun tidak boleh diinstal di perangkat lain,” ujar dirinya.

Saya lalu melakukan cross chek ke R. Ia juga menjelaskan bahwa banyak dokumen masih berupa dokumen fisik.

Tidak ada usaha untuk berubah ke dokumen digital bahkan saat awal awal krisis korona?

Baik R maupun narasumber lainnya mengatakan perusahaan mereka tidak berusaha untuk membuat sistem digital di perusahaan mereka. Akibatnya? Kantor tetap memaksakan WFO di tengah resiko yang meningkat.

Protokol Kesehatan Yang Mengkhawatirkan

 Saya melakukan wawancara lebih lanjut mengenai protokol kesehatan di tempat kerja. Hasilnya sungguh membuat miris. Beberapa perusahaan hanya menerapkan protokol kesehatan berupa pengecekan suhu dan kewajiban memakai masker. Selain itu, perusahaan meminta agar karyawan membawa makanan sendiri dari rumah.

Mereka melupakan solusi utama untuk mengatasi korona. Salah satu contoh sukses di negara maju adalah memastikan bahwa ada ventilasi dengan udara mengalir di setiap tempat kerja. Jika perusahaan tidak bisa menerapkan hal itu, mereka memaksimalkan program WFH supaya angka penularan korona menurun.

Di Indonesia, hal tersebut tidak terjadi.  Banyak perusahaan masih menggunakan air conditioner di ruangan tertutup. Hal ini mendorong angka penularan korona meningkat.

Kekhawatiran Soal Produktivitas Pekerja

 Banyak perusahaan mengkhawatirkan produktivitas pekerja akan menurun jika melakukan WFH. Salah satu produsen makanan ringan terbesar di Indonesia tetap memaksakan WFO pada karyawannya bahkan sebelum pandemi. Alasannya ya khawatir kalau karyawan akan bermalas malasan kalau kantor tidak memaksakan WFO.

Dari pendapat pribadi saya, ini menunjukkan bahwa negara kita sedang krisis empati. Bahkan ada yang menyatakan kalau kena korona tidak apa apa, toh tidak mati. Cara pikir seperti ini seolah menafikan bahwa mortality rate korona di angka 5 persen dan kini banyak fasilitas kesehatan kolaps karena tidak bisa menampung pasien penderita korona lagi. Pasien yang harusnya tertolong akhirnya meninggal.

Catatan Ardi Pramono : Penyebab Matinya Empati

 Dalam setiap krisis, kita harus memiliki sikap pragmatis dan kedisiplinan merupakan identitas pragmatisme itu. Kedisiplinan ini bisa terwujud jika ada rasa percaya. Permasalahannya pengusaha, pekerja dan rakyat secara keseluruhan nampaknya tidak memiliki rasa percaya pada pemerintah. Jika ada rasa percaya pada pemerintah, maka seharusnya kedisiplinan tidak sulit untuk terwujud. Toh, ini soal hidup dan mati.

Dari catatan saya, banyak hal yang membuat rakyat tidak mempercayai pemerintah.  Beberapa catatan saya adalah masih adanya pejabat yang melanggar protokol kesehatan dan hal ini menjadi viral. Banyak juga kebijakan pemerintah yang tidak bisa diterima masyarakat misalnya pemaksaan pilkada tapi terjadi pembatasan ke tempat ibadah dan sekolah. Kemudian, puncaknya adalah korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri sosial, Juliari Batubara yang membuat masyarakat tidak yakin pemerintah benar benar serius menangani pandemi ini.

Berdasar sudut pandang saya sebagai jurnalis dan masyarakat sipil, sudah saatnya kita kembali ke sikap pragmatisme. Jadikan tenaga medis sebagai panglima terdepan dalam pengambilan kebijakan. Segala sumber daya finansial harus mampu menopang bisnis UMKM dan padat karya. Saat ini politik harus libur karena masyarakat membutuhkan sekoci penyelamat.

Jika semua kebijakan itu  terwujud, insiden kantor memaksakan WFO seharusnya tidak terjadi. Persatuan penting untuk mengatasi krisis ini.

Baca juga :
Mitos Soal Corona dan Jawabannya Bersama Dokter Beneran

De-globalisasi hari ini bukan karena korona

Mencari ranjang yang makin jarang

 

 

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here