Waktu Baca: 3 menit

Akhir-akhir ini dunia maya geger. Hal ini bermula dari sebuah kicauan (twit) di Twitter mengenai seseorang yang mengalami perundungan. Gilanya, orang ini mengalami perundungan di salah satu instansi  ternama Indonesia bernapa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tambah lagi, korban perundungan yang menjurus ke kekerasan seksual adalah seorang pria.  Sontak saja hal ini menimbulkan kegemparan. Sebabnya, KPI sering mendapat ‘gelar tak resmi’ sebagai polisi moral, bahkan cenderung ke arah konservatif. Lha kini malah KPI pusat menjadi sarang pembully. Sontak KPI menjadi sasaran cemooh banyak orang. Tapi, yang lebih penting adalah, kasus ini mendorong adanya UU Anti Perundungan untuk mencegah masalah kayak gini terulang.

Kalau Orang Dirundung Harus Ngapain? Gak Jelas!

Mau jujur? Di Indonesia kalau kita menjadi korban perundungan, kurang jelas solusinya. Simak saja pengakuan korban perundungan KPI Pusat.

Dalam surat terbukanya, korban mengaku sudah tidak tahan lagi. Ia bahkan menyebut pelaku perundungan pada dirinya dengan terang terangan. Nama nama itu kini sedang berada dalam proses investigasi. Jujur, si korban perundungan ini sempat bingung. Ia sudah melapor ke atasannya dan ke kepolisian. Tapi, tidak ada tanggapan yang jelas karena memang UU Perundungan tidak ada. Baru ada sebatas pasal perbuatan tidak menyenangkan di Pasal 310 ayat 1 dari KUHP. Namun, perundungan kan jelas enggak sama dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Ini bahkan menjurus ke arah penyiksaan bahkan penyiksaan keji karena kadang tidak ada alasan yang jelas.

Gak jelas banget ini saudara saudara.

Belakangan kepolisian mengaku sedang melakukan proses penyelidikan dan KPI juga sudah menonaktifkan para pegawai bermasalah. Netizen sangat ingin proses ini mendapat pengawalan ketat. Jangan sampai minta maaf menyelesaikan segalanya.

Apakah Perundungan Hanya Ada di KPI?

Perundungan tentu saja sudah akrab dengan kita. Dia bagaikan kawan jahat kita yang selalu menunggu kita ketika kita sedang lengah. Sejak sekolah kita sudah berkenalan dengannya. Hingga dewasa, perundungan juga terjadi, baik di universitas bahkan tempat kerja dan tentu saja, media sosial.

Perundungan atau yang dalam bahasa internasional kita sebut dengan istilah bullying memiliki berbagai macam bentuknya. Mulai dari perundungan fisik hingga perundungan secara verbal.

Di lingkungan pendidikan sendiri, menurut Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) dalam riset Programme for International Students Assessment (PISA) pada Tahun 2018 mengungkapkan, sebanyak 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Banyak sekali. Senada dengan riset dari OECD, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mensinyalir terdapat 2.473 kasus perundungan di sekolah tiap tahunnya. Waduh…..

Perundungan Di Lingkungan Kerja

            Lalu bagaimana dengan perundungan di lingkungan kerja? Sangat disayangkan, ketika saya mencoba mencari penelitian mengenai hal ini, aku tidak menemukan data apapun. Kecewa betul saya. Namun, berkaca dengan apa yang terjadi di KPI, jelas kita bisa menyimpulkan bahwa perundungan bisa saja terjadi di lingkungan kerja.

Bagaimana dengan media sosial? Sepertinya hal ini sudah tidak perlu dijawab lagi, ya. Sudah jelas itu…. Kita langsung saja ke pembahasan berikutnya.

Kenapa Sekolah, Kantor, Atau Instansi Lainnya Seperti Susah Sekali Menghadapi Perundungan?

Pernahkah terbersit di pikiran kalian mengenai kenapa kasus perundungan susah sekali dihapuskan? Sudah berapa penyuluhan mengenai perundungan dilakukan tapi selalu saja terjadi dan naasnya baru-baru ini terjadi di KPI yang katanya bertugas melindungi moral bangsa. Begitu pula di instansi pendidikan kita yang bertugas membentuk moral bangsa dan juga di media sosial.

Hal ini, menurut saya pribadi, kembali lagi karena ketidakjelasan UU yang mengatur perundungan di tingkat instansi. Saya juga tidak tahu regulasi ini ada atau tidak di setiap instansi, mengingat perundungan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan yang paling mudah adalah mengontrol orang-orang yang ada di instansi karena media sosial sangat susah untuk kita kontrol. Maka dari itu kita lakukan dari hal yang kecil dahulu.

Urgensi UU Anti Perundungan

Saya pernah melakukan penelitian kecil ke beberapa sekolah dan bertanya apakah mereka memiliki sistem anti perundungan. Ternyata mereka memang enggak punya. Karena itulah, wajar jika kecurigaan saya tumbuh.

Saya sendiri mencurigai KPI atau bahkan instansi non pendidikan juga tidak memiliki regulasi mengenai perundungan ini. Bila KPI memiliki regulasi yang jelas maka tidak perlu ada sebuah kicauan yang viral tentang perundungan di sana. Perundungan di instansi non pendidikan juga bisa saja berbeda dengan instansi pendidikan, terutama pada lingkungan kerja. Terlebih di lingkungan kerja kondisi psikis karyawan perlu dijaga dengan baik karena bisa saja bukan hanya mempengaruhi kinerjanya tapi bisa lebih buruk, mempengaruhi hubungannya dengan keluarga.

Akhirnya ya buat saya, mending kita segera menyusun UU Anti Perundungan supaya jelas bagaimana kita menghadapai kondisi seperti ini. Gimanapun juga gak enak lah kondisi kerja menjadi berbahaya kayak begini. Iya kan?

Baca juga :
Klitih di Jogja, Sebuah Benang Kusut Yang Harus Diurai

Film Penyalin Cahaya dan Kata Sang Sutradara

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini