Waktu Baca: 2 menit

Kasus mafia tanah yang terjadi pada Nirina Zubir menimbulkan pertanyaan. Kok bisa? Ya, kayaknya kalau nyolong mobil atau laptop kan gampang. Yang dicolong itu tanah lho. Benda tidak bergerak dan susah untuk dibalik nama begitu saja. Tapi nyatanya bisa tuh tanah senilai 17 Milyar Rupiah mengalami treatment pembalikan nama secara misterius. Hal ini menunjukkan bahwa sistem agraria kita masih sangat lemah. Nah, dari Nirina Zubir kita belajar pentingnya merubah sistem pencatatan sertifikat tanah seperti yang terjadi pada hari ini.

Bukan Pertama

Kasus mafia tanah ini bukan pertama kalinya dilaporkan. Namun, tak ada kasus yang lebih menarik perhatian daripada kasus Nirina Zubir. Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/ Ketua BPNpun mengakui betapa parahnya masalah kasus mafia tanah ini. Modusnyapun ia akui bermacam macam. Mulai dari pemalsuan dokumen, kolusi dengan aparat hingga rekayasa perkara.

Kasus Nirina Zubir ini cukup gila dari sudut pandang orang awam. Selain kejadiannya di Jakarta, Nirina adalah tokoh publik. Sehingga, rasa rasanya alasan kelalaian tidak bisa kita terima. Apalagi dalam proses balik nama harus ada pemilik tanah sebelumnya yang memberikan persetujuan. Seharusnya, proses balik nama palsu tidak akan terjadi semudah itu kalau tidak ada ‘kerja sama’ antara notaris, pegawai BPN dan pihak pihak berwenang lainnya. Tapi toh nyatanya pencurian bisa terjadi. Kejadian ini membuka mata bahwa perlu ada reformasi sistem agraria di Indonesia.

Sertifikasi Tanah

Salah satu program Presiden Jokowi yang cukup gencar dilakukan sebelum berakhirnya periode pertamanya adalah sertifikasi tanah. Ya, ini adalah salah satu upaya yang baik untuk mengurangi kemungkinan konflik pertanahan. Dengan adanya sertifikat, sudah jelas siapa pemilik tanah, dimana batasnya dan status tanah itu seperti apa. Seharusnya, penertiban sertifikasi ini terus berlanjut agar status status tanah di Indonesia semakin jelas dan tak mudah menjadi sumber konflik.

Sertifikat Digital dan Sistem Terintegrasi

Bayangkan ada yang mencuri kartu kreditmu dan kemudian akan memakainya, biasanya kamu akan mendapatkan notifikasi di handphonemu kan. Kenapa tidak sertifikat juga memiliki sistem seperti itu? Bisa saja kita buat sistem dimana kalau ada transaksi yang aneh, maka ada sistem yang mengingatkanmu dengan handphone atau email. Notifikasi ini tidak hanya ke satu nomor saja, namun juga ke nomor lain yang menjadi perwakilan keluarga dari pemilik tanah. Niscaya mafia tanah akan kesulitan untuk merampok tanah secara diam diam.

Lalu, saat kita mendapatkan nomor sertifikat, seharusnya kita bisa mengecek status sertifikat kita di apps yang dengan mudah kita buka di smartphone. Sewaktu waktu kita bisa memantau jika ada gerak gerik aneh.

Selain itu, sistem terintegrasi ini memungkinkan pencegahan adanya orang yang membuat sertifikat double dan menggunakannya untuk tujuan yang buruk.

Untuk menciptakan sistem ini, pemerintah bisa bekerja sama dengan pengembang pengembang apps kenamaan. Kenapa tidak misalnya pemerintah bekerjasama dengan GoTo begitu? Kan ini juga menyenangkan untuk masyarakat Indonesia yang bisa memantau dokumen dokumen pentingnya via apps?

Kesimpulan

Kasus Nirina Zubir ini suka tidak suka akan menjadi pantauan bersama. Dari Nirina Zubir kita belajar akan rasa takut bahwa pemerintah tidak cukup baik menciptakan sistem untuk melindungi warganya dalam urusan agraria. Semoga proses hukum bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mengurangi perasaan was was.

sumber gambar : ANTARA-Fianda Sjofjan Rassat.

Baca juga :

Ulasan Year of The Dragon : Kontroversi Mafia Tionghoa

#Percumalaporpolisi Jangan Jadi Bahan Candaan!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini