Beberapa waktu ini netizen makin kritis mengkritik pencitraan yang dilakukan para calon calon Presiden di tahun 2004. Salah satu yang mendapat kritik adalah seseorang yang menanam padi tidak pada waktunya. Saya gak perlu menjelaskan lah ya siapa, he..he… Aksi yang harusnya simpatik itu justru menjadi cibiran netizen. Netizen merasa bahwa pencitraan macam itu menyebabkan kejengkelan. Bagi mereka, pencitraan basi pejabat membosankan dan menyebalkan.
Padahal, dalam sejarah election di negara kita, suatu bentuk aksi simpatik yang disebut pencitraan ini sempat menjadi primadona dan berhasil mengantarkan para underdog mendapatkan posisi posisi penting di negara ini. Tapi kenapa sekarang terasa basi?
Pencitraan Adalah Janji
Pencitraan bisa dikatakan adalah sebuah janji. Orang yang melakukan pencitraan biasanya belum memiliki jabatan penting dan menunjukkan bahwa dia punya karakter tertentu yang kiranya tercermin dalam kebijakannya kemudian. Misalnya saja ketika waktu itu Jokowi blusukan selama kampanye untuk menjadi DKI-1 di 2014. Ia belum memiliki jabatan, namun sudah memberikan teaser, kira kira ia akan menjadi pemimpin seperti apa saat memegang jabatan di DKI 1. Nah, waktu menjabat, iapun banyak melakukan terobosan untuk wong cilik seperti menata Pasar Tanah Abang misalnya. Ini contoh ‘pencitraan’ yang berhasil karena janji dan delivery masih dekat dekat lah. Makanya, Jokowi bisa menjadi presiden.
Nah, sekarang, bayangkan, pencitraan dilakukan oleh orang yang sebenarnya memiliki jabatan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu, apa tidak menjengkelkan? Iya, jika pencitraan ini dilakukan oleh katakanlah pimpinan DPR dan Menteri, tentu menyebabkan kejengkelan netizen. Lha wong sudah punya power untuk merubah keadaan, kenapa enggak membuat kebijakan yang sesuai harapan masyarakat? Ngapain janji janji?
Faktor ini yang menyebabkan mengapa strategi pencitraan untuk pejabat yang sudah punya power terasa enggak masuk sama sekali.
Rakyat Makin Ngerti Sistem
Pencitraan seperti ikut menanam padi, makan di warteg dan seterusnya itu membuat keki masyarakat karena masyarakat sudah tahu sistem pemerintahan kayak apa. Mereka sudah paham kalau pejabat itu tatarannya ya membuat kebijakan. Kebijakan itu dasarnya data yang mereka dapatkan dari anak buah yang blusukan. Iya, harusnya pejabat memang tidak harus sering sering turun ke bawah karena itu tugas anak buah. Pejabat itu sekali kali turun untuk memastikan saja apakah kerja anak buahnya benar atau tidak.
Itu juga saat turun pejabat harus efektif dan efisien benar benar mengawasi kerja anak buah, bukan sekedar menunjukkan aksi yang nyeleneh. Ya, masih segar di ingatan kita ada Menteri yang melompati pagar sebuah rumah hanya untuk mengecek isi di dalam rumah. Ini aksi berlebihan dan ya gak mashok. Kalau memang ada indikasi tindak kriminal, kan ada polisi yang bisa melakukan pengecekan.
Karena itulah, pencitraan model begini malah mengundang antipati.
Yang Nyata Nyata Aja
Di 2024 ini strategi pencitraan kayaknya akan sia sia dan menghabiskan energi. Lebih baik kalau fokusnya untuk sesuatu yang nyata. Calon calon presiden saat ini rata rata sudah memiliki jabatan, ya silahkan tunjukkan kehebatan dengan mengemban tanggung jawab sesuai ekspetasi rakyat. Ndak perlu neko neko melakukan aksi nyeleneh.
Sementara calon Presiden yang belum memiliki jabatan, silahkan minta jabatan. Eh..maaf..tapi ya gak pa pa asalkan kemudian menunjukkan bahwa dia memang pantas dan layak menjabat di posisi tersebut. Atau kalau memang benar benar tidak bisa menjabat, misalnya karena anda anak dari musuh ketua partai yang bersangkutan, silahkan tunjukkan gagasan anda dan lakukan aksi sosial yang mengena dengan kebutuhan masyarakat. Niscaya rakyat punya dasar untuk memilih anda.
Yang terakhir sadarilah bahwa trendingnya pencitraan basi pejabat menunjukkan kelelahan tingkat akut masyarakat dengan drama drama dan aksi nyeleneh.
Baca juga :
Pahlawan itu Politis, Suka Tidak Suka
Diroasting Kiky Adalah Strategi Anies Baswedan Terhebat
