Waktu Baca: 2 menit

Pada tanggal 3 Desember besok, kita akan merayakan Hari Disabilitas Internasional. Satu hari spesial yang didedikasikan untuk kawan-kawan kita yang memiliki kekurangan dan sering mendapatkan stigma oleh beberapa kelompok masyarakat. Ya, di negara yang menjunjung toleransi pun, kaum disabilitas masih belum merasakan penerimaan secara utuh oleh negaranya sendiri. Bagaimana tidak, mereka masih mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara. Penyandang disabilitas masih kesulitan sulit memperoleh keadilan peluang dalam meniti pendidikan, mendapatkan pekerjaan, serta akses mobilitas yang layak dan mudah. Fasilitas umum untuk kaum disabilitas belum layak pakai, atau bahkan tersedia seadanya. 

Kaum Disabilitas Mendapat Jaminan dari Undang-undang

Kaum disabilitas atau difabel pada dasarnya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. UU No 8 Tahun 2016 mengatur apa saja hak-hak kaum disabilitas di negara Indonesia. Seperti yang tercantum pada Pasal 5 Ayat 1, kaum disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, sampai bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Total ada 22 (dua puluh dua) hak yang mendapat pengakuan oleh pemerintah Indonesia bagi kaum disabilitas. Hak-hak inilah yang seharusnya ada, tapi nyatanya tak semua terpenuhi. Salah satunya adalah perhatian minim pemerintah untuk memberikan hak akses yang layak dan mendukung mobilitas.

Mobilitas Sebagai Kebutuhan Dasar

Di negara di mana kaum disabilitas mendapat pengakuan dan perlindungan, hak dasar mereka untuk mobilitas sebenarnya sudah terjamin dalam perundang-undangan. UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 97 sampai Pasal 100 dengan jelas mengatur pembangunan infrastruktur dan tempat umum agar lebih merangkul untuk kaum disabilitas. Tak hanya itu, penataan jalan pun tak luput dari perhatian. Mengutip Pasal 101 Ayat (1), tercantum bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas”. Pemukiman dan pelayan publik juga tertera di UU No. 8 Tahun 2016 tersebut.

Indonesia Belum Ramah!

Well, kalau kita bicara soal implementasi hak aksesibilitas, bisa dibilang pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang ramah bagi kaum disabilitas masih rendah. Bahkan jarang. Di kota besar yang pada dasarnya mampu menjamin kelayakan hidup manusia lebih tinggi dibandingkan di daerah nyatanya belum bisa menjadi role model yang baik. 

Kita ambil saja jalan trotoar. Jika melihat di daerah tempat kita tinggal, kita pasti menemukan jalan trotoar yang tidak rata, rusak, berlubang, dan memiliki sudut tanjakan atau menurun yang ekstrem. Hal ini, meskipun sepele bagi manusia dengan keadaan fisik normal, dapat menjadi kendala yang luar biasa bagi kaum disabilitas, terutama yang menggunakan kursi roda. Lalu, peletakkan guiding block atau ubin penunjuk arah bagi penyandang tuna netra juga masih minim. Ubin-ubin berwarna kuning cerah dengan lekuk garis lurus atau dot ini hanya bisa kita temui di jalan utama kota saja. Untuk daerah pinggiran? Hm, jangan tanya, deh!

Negara Jepang sebagai Contoh Nyata

Di beranda Youtube, saya kebetulan menemukan satu video yang memberikan gambaran singkat tentang fasilitas kaum disabilitas di Jepang. Dari video berdurasi hampir 22 menit tersebut, saya dibuat kagum oleh perhatian yang dicurahkan oleh pemerintah Jepang kepada kaum disabilitas yang tinggal di negara tersebut, baik warga asli maupun warga asing atau expat. Fasilitas tak terbatas ke penyediaan ubin penunjuk arah saja, tapi juga ketersediaan lift khusus, toilet khusus yang bersih dan layak pakai, transportasi, sampai keberadaan petugas yang siap dan ahli dalam membantu kaum disabilitas di tempat umum seperti stasiun kereta bawah tanah. Bukan main-main, ya?

Harapan untuk mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, serta welcoming untuk kaum disabilitas bukanlah hal yang tidak mungkin. Harapan ini tak seharusnya hanya tertuang di undang-undang. Mestinya ada usaha nyata pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan fasilitas umum bagi kaum disabilitas. Kalau hanya terbatas paragraf-paragraf panjang di atas kertas, apa gunanya?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini