Waktu Baca: 3 menit

Kasus pelecehan seksual kini sedang marak terjadi. Celakanya, pelecehan seksual di institusi agama adalah kasus yang mendominasi. Pertama, tentu saja guru pesantren di Bandung dengan inisal HW yang menyetubuhi belasan santri hingga hamil. Lalu, ada kasus pelecehan seksual seorang pemuka agama Katolik di Tomang, Jakarta Barat yang sempat diliput oleh Tirto.id. Lalu ada juga berbagai kasus serupa di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa pelecehan seksual di institusi agama marak terjadi? Bukankah institusi agama seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang?

Persepsi Yang Salah

Persepsi yang salah di sini bukan berarti saya menuduh institusi agama munafik. Beberapa institusi agama yang saya kenal adalah badan badan yang sangat penting untuk aksi kemanusiaan. Namun, permasalahannya adalah, institusi keagamaan di Indonesia minim regulasi dan pengawasan dari pemerintah ataupun pihak keamanan yang berwenang.

Pada tahun 2020, Menteri agama, Fachrul Razi ketika itu sempat mengusulkan sertifikasi untuk ulama. Namun, tentu saja ada penolakan. Bagaimanapun juga melibatkan pemerintah dalam urusan agama sama saja melibatkan politik dalam urusan keyakinan. Ini adalah pandangan yang tidak sepenuhnya salah.

Memang, masalah utama ketika ada mekanisme dimana pemerintah/badan keamanan berwenang masuk dan mengawasi badan agama adalah resiko politisasi. Tapi, ketika tidak ada pengawasan maka resiko ‘oknum’ dan ‘orang yang salah’ masuk dalam sistem institusi keagamaan menjadi sangat besar.

Inilah yang menyebabkan pelecehan seksual di institusi agama terasa marak. Mekanisme pengawasan tidak ada atau tidak sepenuhnya ditegakkan. Namun, melibatkan pihak luar akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan politisasi agama.

Mencari Jalan Tengah

Ketika kita berbicara agama, kita tidak sedang berbicara tentang enam agama saja. Faktanya, agama yang resmi hanya ada enam, namun kelompok kelompok di dalamnya jauh lebih banyak. Tiga agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia seperti Kristen, Katolik dan Islam di Indonesia saja memiliki banyak kelompok dan itu tidak salah.

Sebab, bagaimanapun juga kebebasan memeluk agama sudah dijaminkan dalam konstitusi. Permasalahannya adalah, dalam kelompok kelompok agama yang ada di Indonesia belum ada kesepakatan bagaimana mekanisme penyaringan agar orang orang bermasalah tidak menjadi pemuka agama.

Tentu, dalam penyaringan ini harus ada ukuran ukuran yang obyektif seperti misalnya evaluasi psikologis, catatan kriminal, riwayat pendidikan dan seterusnya. Perlu adanya satu standar untuk setidaknya meminimalisir resiko masuknya orang bermasalah dalam institusi agama.

Kemudian, dalam berjalannya praktek keagamaan juga urgen untuk dibuat undang undang agar interaksi yang terlalu privat antara seseorang di bawah umur dan pemuka agama sekalipun bisa diminimalisir, setidaknya ada pengawasan dan pencegahan. Semua ini sebenarnya berguna bagi kedua belah pihak. Di satu sisi ini adalah pencegahan agar tidak ada pelecehan seksual di institusi agama. Di lain sisi ini adalah bentuk transparansi yang bisa menjaga reputasi organisasi organisasi keagamaan di Indonesia.

Namun, dalam menjalankan semua ini harus ada willingness dari kedua belah pihak untuk menyerahkan sebagian independensi dan otoritasnya agar tercipta kenyamanan bersama.

Hukuman Yang Lebih Keras? Berguna Atau Tidak

Undang undang dengan hukuman yang lebih keras di satu sisi mungkin akan bermanfaat untuk menciptakan efek deter. Tapi apakah ini efektif? Hukuman lebih keras tidak akan berguna jika kepercayaan pada reputasi dan otoritas hukum lemah.

Pada banyak kasus, hukum yang lebih berat tidak menurunkan tingkat kejahatan. Sebagai contoh, hukuman mati di Indonesia untuk pengedar narkoba ditegakkan sangat keras, namun faktanya pengguna narkoba di Indonesia masih di kisaran lima koma enam juta orang di Indonesia berdasar laporan UNODOC. Artinya, meski ada hukuman keras, faktanya tidak mengurangi tingkat intensitas kriminal.

Justru yang lebih baik adalah sistem yang mempersulit kejahatan itu terjadi. Inilah yang harus segera kita lakukan. Hal ini agar tidak tercipta kondisi ketika masyarakat berpikir dalam konsep fallacy of hasty generalization yang menganggap bahwa kesalahan oknum pemuka agama membuat agama itu secara keseluruhan buruk.

Baca juga :

Amnesty Internasional : HAM dibungkam di Myanmar

Ketika Singapura Berdamai Dengan Korona

 

 

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini