Waktu Baca: 3 menit

Bagi sebagian masyarakat, hewan hanyalah… ‘hewan’—entitas beragam jenis dan bentuk yang hidup di sekitar kita. Kita menganggap mereka tak lebih dari sekadar makhluk hidup biasa yang kita manfaatkan sumber dayanya. Fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan makan, transportasi, dan pekerjaan di sawah manusia. Atau, mereka digunakan untuk pajangan dan atraksi seperti hewan-hewan di kebun binatang dan sapi untuk karapan di Madura. Lebih ngeri lagi jika para hewan ini dieksploitasi lebih jauh, lebih tidak ‘hewani’ oleh sekumpulan manusia yang menutup mata mereka demi lembaran rupiah. Tak banyak yang sudi untuk mengakui jika hewan juga makhluk hidup yang mempunyai hak asasi, layaknya manusia. Jika kita berbicara tentang isu pengakuan hak hewan ini dalam skala nasional dan internasional, perdebatan panjang tanpa akhir yang akan tersisa.

Apakah Hak Asasi Hewan Diakui oleh Negara Kita?

Jawabannya: Ya, tapi tipis dan tidak secara langsung. Maksudnya? Undang-undang yang mengatur tentang hak asasi hewan di Indonesia tidak secara gamblang menyerukan judul ‘Undang-undang Tentang Hak Asasi Hewan’. Lebih tepatnya, undang-undang di negara kita ini hanya mengatur tentang peternakan dan kesehatan hewan saja. Harus kita akui bahwa regulasi itu terlalu fokus membahas isu tentang etika legal dalam hal budidaya hewan seperti benih, hewan ternak, dan ikan. Tidak salah sebenarnya, tapi untuk masalah hak asasi hewan secara umum, terutama untuk hewan peliharaan, Indonesia masih malu-malu dan enggan untuk terbuka.

Baca juga : Kekejaman Terhadap Hewan yang Tidak Berguna

Peraturan yang cukup nyata dan dapat merangkul terdapat di UU Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 66A Ayat 1 dan 2 yang melarang penganiayaan dan penyalahgunaan hewan sampai mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Selain itu, sanksi tentang perihal ini juga sudah tertuang di Pasal 91B Ayat 1 dan 2 yang mematok durasi maksimum hukuman penjara dan denda bagi yang melanggar—yang lebih baik ketimbang dengan versi lama yang hanya menagih 300 rupiah saja!

Animal Protection Index (API) pada tahun 2020 memberi nilai E untuk Indonesia atas rendahnya undang-undang yang mengatur bagaimana selayaknya kita memperlakukan hewan agar mereka terhindar dari penderitaan, seperti dalam kasus penyembelihan dan perayaan yang melibatkan hewan. API juga menyinggung absennya badan negara dari pemerintah yang secara mandiri dan khusus menangani permasalahan kesejahteraan hewan. Tapi, API saat itu masih merujuk ke UU Nomor 18 Tahun 2009 yang sudah mengalami revisi dalam UU Nomor 41 Tahun 2014. Sampai saat saya menulis artikel ini, belum terdapat versi terbaru dari laporan API.

Manusia Memilih Menutup Mata

Kalian masih ingat dengan kasus orangutan yang ‘diperdagangkan’ untuk tujuan memuaskan nafsu laki-laki yang pernah viral di Instagram? Seberapa sering, sih, kita menemui postingan tentang hewan-hewan yang mendapat perlakuan bebas oleh manusia di medsos? Dengan bersembunyi di balik jabatan makhluk paling pintar di jagad raya, sebagian manusia memilih buta dan tutup telinga untuk mengakui eksistensi hewan sepenuhnya. Seolah kehilangan akal, manusia yang notabene bisa berpikir secara kompleks malah memilih hiburan yang rendah dan murahan dengan menggeret hewan ke arena pertandingan, seperti pertarungan ayam.  Apakah kita sudah kehabisan ide untuk menciptakan suatu inovasi tanpa harus mengeksploitasi sumber daya yang ada di alam?

Tak terbatas negara dan benua, hewan di mata sebagian manusia masih tetap sama: objek tanpa perasaan. Mungkin karena hewan tak berbicara menggunakan bahasa yang bisa kita pahami. Walaupun begitu, para animal lovers menyuarakan seruan untuk mengakui hak asasi hewan. Bahkan kita punya Hari Hak Asasi Hewan sebagai reminder jika mereka pun punya hak asasi. Bulan lalu, sebuah studi dari Inggris muncul dan menyatakan jika lobster dan gurita bisa merasakan sakit. Meskipun kecil, ini akan sangat berarti untuk membuka mata kawan-kawan manusia kita bahwa hewan juga punya hak untuk hidup layak.

Bagaimana dengan pemerintah? Apakah kita hanya akan punya satu undang-undang yang mengatur hewan ternak saja? Mungkinkah pemerintah kita menerbitkan UU khusus pengakuan hak hewan? Atau mungkin kita memiliki lembaga yang secara eksklusif menjamin kesejahteraan hewan di Indonesia seperti harapan API? Semoga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini