Waktu Baca: 3 menit

The Devil Judge adalah drama Korea Selatan yang tayang pada bulan Juli 2021 silam. Drama berlatarbelakang masa dystopia di Korea Selatan ini cukup menarik untuk dibahas. Bukan cuma tentang jalan cerita dan plot twist di setiap beberapa episode, tapi juga bagaimana drama ini memunculkan ide masyarakat sebagai hakim nasional untuk menentukan apakah para pelaku kriminal pantas mendapat hukuman. Kaum kalangan atas yang penuh rencana tersembunyi di balik program nasional negara dan kesempatan emas bagi masyarakat untuk menjadi hakim di negaranya sendiri—benar-benar kombinasi yang penuh provokasi.

Kaum Elite sebagai Dalang Negara

Di balik apiknya jalan cerita, visualisasi, dan pendalaman para tokoh, drama The Devil Judge masih menyodorkan tema klasik berbau politik yang pernah saya tonton. Apa lagi kalau bukan tentang kaum elite negara dan bagaimana mereka mengontrol media untuk membentuk pola pikir masyarakat. Di kasus pemerintah yang ada di The Devil Judge yang mempunyai seorang presiden suka ngelawak dan ceplas-ceplos bernama Heo Joong-se, negara diarak menjadi panggung pentas berbau aliansi yang serakah nan plin plan.

Penggambaran para tokoh elite ini menurut saya sangat dekat dengan teori konspirasi yang berseliweran di masyarakat, terutama di masa pandemi awal tahun 2020. Sebagai contoh adalah salah satu episode yang bercerita tentang berita munculnya wabah virus di suatu daerah pemukiman kumuh. Berita ini ternyata hanya akal-akalan pemerintah saja untuk mengeliminasi penduduk miskin dengan tindakan kekerasan yang bahkan diagungkan dengan seruan ‘demi negara yang kuat dan aman’. Mantan pelaku kekerasan menjabat sebagai ketua gerakan ‘nasionalisme’ ini dan kekerasan bertransisi sebagai usaha penguatan keamanan negara.

Masyarakat sebagai Hakim Nasional

Lalu, jika pemerintah berlaku seperti preman nasional, apakah masyarakat masih bisa menegakkan keadilan? Bisa, dong. Caranya? Ya menjadi hakim nasional. Di drama The Devil, poin menarik bagi saya yaitu pemberian status khusus bagi masyarakat sebagai hakim nasional. Ide ini seolah merupakan perwujudan keinginan terpendam kita sebagai masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi secara adil dan penuh dalam penegakan keadilan di negara sendiri. Melalui sebuah platform aplikasi khusus, masyarakat bisa menentukan apakah pelaku kriminal dan kekerasan pantas mendapat hukuman atas tindakannya melalui kegiatan voting. Tim jaksa pengadilan tak hanya menjadi satu-satunya pihak yang menentukan putusan, tetapi masyarakat pun bisa! Jika mayoritas suara mengatakan ‘Setuju’, maka hukuman pun baru bisa dilakukan.

Masyarakat adalah Cerminan Negara

Cetusan masyarakat sebagai hakim nasional tentu tak hanya mengundang sisi positif saja, tapi juga negatif. Masyarakat bisa menyuarakan aspirasi mereka tentang kasus pengadilan yang sedang berlangsung dan memberikan suara mereka layaknya pemilu. Tapi, gagasan ini pun bisa mengundang dampak buruk bagi masyarakat di masa ke depan.

Ketakutan ini tergambarkan di kasus pengadilan kedua, yaitu kasus kekerasan oleh anak Menteri Kehakiman bernama Lee Young-min ke orang-orang miskin. Masyarakat setuju dengan keputusan menghukum Lee Young-min dan ketua jaksa akhirnya memberikan hukuman cambuk 30 kali. Meskipun pihak berwenang yang mengeksekusi hukuman tersebut, tapi nyatanya masyarakat bisa meniru. Anak-anak yang ikut menonton siaran bisa mengikuti aksi yang mereka tonton dengan anggapan bahwa hal itu wajar.

Ini juga yang merembet ke maraknya aksi kekerasan oleh berbagai pihak. Mereka menganggap bahwa apa yang ketua jaksa putuskan adalah hal yang heroik. Pada akhirnya normalisasi kekerasan secara sepihak pun menyebar tanpa terkendali layaknya virus baru. Mereka yang dulu hanya duduk menonton kini mulai ke luar dan turun ke jalan, berlagak sebagai pahlawan nasional di tengah kondisi kritis kemanusiaan dan keadilan. Dengan presiden yang sudah bobrok dan ngelantur, mau dibawa ke mana juga?

Pepatah ‘buah jatuh tak jauh dari pohonnya’ kini berlaku untuk konteks pemerintah penuh ironis seperti yang The Devil Judge gambarkan. Pemerintah sebagai orang tua bagi masyarakat punya pengaruh untuk mendoktrin bagaimana masyarakat berkeyakinan, berpikir, dan bertindak. Betul atau salah?

Baca juga:

Liputan Khusus: Balada ‘Mafia Karantina’ di Indonesia

Pencitraan Basi Pejabat Menjadi Bukti 2024 Harus Ganti Strategi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini