Waktu Baca: 3 menit

Sejak 2017 lalu warga di sekitar kali Progo cemas dengan adanya surat perizinan penambangan pasir di Kali Progo. Walaupun eksekusi penambangan baru mulai tahun 2020 silam. Kehadiran beberapa alat berat dalam proses penambangan semakin meyakinkan warga untuk memberikan tanggapan serius. Upaya rekonsiliasi berujung tuduhan kriminalisasi. Pejabat fungsionaris yang harusnya ikut menentang malah mengizinkan. Apa yang sebenarnya terjadi?

Kronologi Perkara

Konflik penambangan pasir bermula dari tahun 2017 sampai sekarang. Kedatangan PT Citra Mataram Konstruksi (PT CMK) dan Pramudya Afgani sempat membuat gaduh warga Jomboran dan sekitarnya. PT CMK yang katanya sudah mengantongi izin ternyata belum melakukan sosialisasi apapun kepada warga setempat. Sama halnya dengan pemrakarsa Pramudya Afgani, tidak ada satupun upaya sosialisasi dan malah belum ada izin dari pihak pemberi izin. Penambangan yang mulai beroperasi sejak 2020 dan kabarnya akan berlangsung sampai tahun 2023.

penambangan pasir

Warga sekitar Kali Progo mulai melontarkan penolakan-penolakan untuk mempertahankan lingkungan yang aman di sekitar tempat tinggal mereka. Beberapa dusun yang menyatukan persepsi untuk melakukan konkurensi, yakni dusun Jomboran, Nanggulan, Wiyu, dan Pundak. Mereka lah yang terdampak dalam proses penambangan ini. Sebagai bentuk kesatuan tekad, terbentuklah Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) yang terdiri dari keempat dusun tersebut. Berbagai bentuk konfrontasi mereka lakukan seperti pemasangan banner pemberhentian penambangan di tebing-tebing kali Progo, aksi diam di Tugu Jogja. Mereka juga melayangkan pengaduan kepada beberapa instansi. Di antaranya seperti kelurahan, Polres, Kantor Kepatihan, Balai Besar, DPRD, Kantor BBWSSO, dan bahkan sampai Direktur Pertambangan. Mirisnya, tidak ada pengusutan tuntas terkait masalah ini.

Intimidasi dan tuduhan sana-sini turut mendukung kontroversi ini. Warga setempat yang mendapat intimidasi dari para penambang justru membuat mereka semakin berani buat speak up. Mulai dari iming-iming sejumlah uang, pembuatan PDAM untuk warga setempat, sampai ancaman pemecatan dari pekerjaan. Lebih parahnya lagi, 18 orang yang mendengungkan penolakan dianggap melakukan kriminalisasi karena bertujuan menghalangi aktivitas penambangan.

Beberapa tokoh telah melakukan sidak di lokasi kejadian, seperti pihak DPRD, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, sampai Ibu Esti Wijayanti anggota MPR RI. Namun sampai saat ini belum ada respon positif dari para pemangku kuasa.

Dampak yang Nggak Sepele

penambangan pasir

Penambangan pasir yang sampai sekarang masih terjadi di Kali Progo memberikan dampak yang nggak enteng buat warga sekitar. Tebing-tebing yang dikhawatirkan longsor akan menggerus tanah tempat tinggal warga. Selain itu, jumlah debit air sudah pasti menurun. Mereka harus memperdalam sumur mereka berkali-kali untuk mendapatkan air. Lebih lagi, warga sekitar kali Progo merasa kesulitan mendapatkan air bersih. Pasalnya, air menjadi keruh dan berbau karena pencemaran air. Terlebih lagi suara bising yang muncul dari alat-alat pengeruk pasir cukup mengganggu ketentraman warga sekitar.

Tak hanya itu, dampak sosial juga melingkupi warga Jomboran sekitarnya. Idealnya, mereka menyatukan visi buat memukul mundur para penambang, tapi malah justru muncul adanya rivalitas. Terdapat tiga kubu diantara mereka, seperti kubu pro, kontra, maupun netral. Bahkan kalau ada orang yang meninggal di kubu sebelah, ia memilih untuk tidak melayat. Rumit ya…

Kongsi Para Pemegang Kuasa

Pejabat negara yang semestinya melindungi dan membela masyarakat malah berpihak pada para pemrakarsa yang haus akan kekayaan. Ditemukan pula dokumen palsu sebagai bentuk intimidasi dengan menggunakan tangan aparatur negara. Sampai-sampai mereka enggan membela kebenaran. Jika kita lihat sekilas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No.32 Tahun 2009 dengan terang-terangan menjamin hak masyarakat mengenai lingkungan. Bahkan, Pasal 26 UUPPLH ayat 1 menjelaskan bahwa penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) harus melibatkan masyarakat. Realitanya, tidak ada transparansi apapun dari penambang yang bersangkutan. Segala bentuk penolakan terkesan seperti dagelan. Wakil rakyat pun nggak mendengar suara rakyatnya. Malah, rasa-rasanya kunjungan mereka hanya sebatas formalitas, tanpa ada solusi yang pas. Hukum yang seharusnya jadi acuan, malah terabaikan.

Itulah yang terjadi di lapangan. Walaupun belum ada tindak lanjut yang jelas, tapi masyarakat belum lelah berjuang. Masih ada harapan ditengah tidak adanya harapan. Kita tunggu saja pemimpin mana yang dengan berani membela kebenaran dan tak takut represi.

Baca juga:

Penerangan Jalan Kurang Mumpuni Bukti Pemerintah DIY Nggak Serius Antisipasi Klitih

Jalan Berlubang di Jogja, Sungguh Istimewa!

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini