Bicara soal pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus, kita akan mendengar bagaimana perkembangan hukum-politik di negara ini serta perkembangan ekonomi di Indonesia versi Presiden Joko Widodo. Biasanya, akan ada juga penjelasan mengenai rencana rencana ke depan terutama mengenai gawe besar Indonesia, Ibu Kota Negara alias IKN. Tentu kita ingin tahu update terbaru perkembangan Nusantara yang perkiraannya akan selesai dalam waktu sepuluh tahun mendatang. Selain masalah itu, kita juga ingin mendengar tanggapan Jokowi terkait kasus Ferdy Sambo yang bergulir bak drama detektif setelah Ferdy Sambo ketahuan menembak sendiri Joshua Hutabarat dan fakta serta dugaan baru kalau istri Sambo mengidap gangguan jiwa. Sungguh tahun ini cukup memusingkan. Boleh dibilang slogan ‘Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat’ itu tidak mudah kita wujudkan dan halangannya ternyata jauh lebih besar. Tapi menurut saya, kita harus mengakui kekurangan kita daripada seperti di zaman Orde Baru dimana kita merasa semua baik baik saja…eh..ternyata malah diledakkan belakangan.
Ekonomi Memang Susah
Kalau ada yang menyebut ekonomi tahun ini masih susah dan bahkan miris, tidak usahlah kita tutup tutupi. Pertumbuhan ekonomi tujuh persen memang masih di angan angan. Program pengentasan pengangguran juga makin sulit karena pandemi telah mendorong adanya PHK massal dalam jumlah masif. Jangan juga ngomongin tingkat survival usaha mikro, kecil dan menengah, lha wong yang baru saja ‘bermain’ ini semua korban PHK, bukan karena niat jadi pengusaha misalnya. Ya rame rame usaha mereka di awalpun hanya sekedar honeymoon phase dan hasil dari perasaan kasihan teman temannya. Situasi memang seburuk itu.
Tidak cuma faktor internal, faktor eksternal juga berpengaruh. Perang Rusia dan Ukrania telah membuat urusan impor gandum lebih susah. Belum lagi ngomongin minyak mentah. Kalau mau jujur, siapapun presidennya, hasilnya akan sami mawon. Menurut saya, memprotes presiden dan menyerangnya karena harga mie instan terancam naik adalah sikap yang tidak bijak, cari cari saja demi keuntungan politis instan. Sudah saatnya rakyat belajar memaklumi.
Tapi kembali ke laptop, Presiden Jokowi sebaiknya tidak sugar coating fakta ekonomi dan kenyataan pahit yang sedang kita hadapi. Balik lagi, jangan kayak di zaman Orde Baru yang selalu menegaskan bahwa Indonesia negara subur dan makmur loh jinawi tapi di detik akhir perasaan semua baik baik saja itu ternyata salah besar. Tinggal rakyatnya yang kelimpungan.
Keadilan Memang Masih Memprihatinkan
Tabungan kasus di Indonesia kebetulan masih banyak. Kalau kita hari ini bisa memuji Jendral Polisi Listyo Sigit, saya kira wajar. Baru pertama kali mungkin seingat saya seorang Kapolri berani menjadikan seorang bintang dua menjadi tersangka. Pasalnyapun tidak main main, pasal 340 alias pembunuhan berencana. Boleh dibilang, masyarakat awam saja bergidik ngeri kalau kena pasal ‘terburuk’ ini. Lha sekarang kok yang kena malah sekelas bintang dua. Listyo boleh saya sebut sebagai pemberani dan berani bermain dengan langkah kuda dalam kasus Ferdy Sambo ini.
Namun di saat bersamaan banyak yang masih menuntut keadilan agar polisi menyelesaikan kasus KM 50 dengan lebih serius. Kenyataannya masih banyak elemen masyarakat yang tidak puas dengan hasil investigasi KM 50.
Tidak hanya kasus KM 50, ada kekecewaan juga terkait penanganan kasus Harun Masiku. Masih ada yang merasa bahwa mencari Harun harusnya tidak sesulit itu. Walaupun mungkin yang memprotes juga belum pernah merasakan susahnya mencari anak hilang di Mall. Tapi ya sudahlah, wajar masyarakat menuntut lebih ketika mereka melihat bahwa polisi polisi ternyata hidupnya makmur dengan deretan mobil mewah seperti yang terlihat di cctv rumah Sambo.
Presidential Threshold Yang Membagongkan
Secara politis, Indonesia juga masih meributkan masalah presidential threshold yang menurut logika mereka aneh saja. Kenapa untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia harus mengumpulkan dulu dukungan partai? Kenapa juga yang digunakan sebagai patokan adalah hasil pemilihan umum lima tahun yang lalu? Memangnya hati rakyat sudah tidak berubah selama waktu waktu yang telah berlalu?
Yap, ambang batas pencalonan itu memang terasa aneh dan seolah menghalangi pihak tertentu yang ingin menjadi presiden. Memang, hasil survey menunjukkan bahwa tidak semua politisi harus mencalonkan diri menjadi calon presiden. Buang buang duit. Hasil Pemilu juga menunjukkan bahwa sebaiknya partai dilibatkan dalam pemilu karena merekalah yang tahu bagaimana caranya mengelola dan mengatur kampanye yang efisien dan efektif.
Tapi, tidak ada salahnya kan kalau ada orang orang yang meski tidak terlalu capable atau menarik mencoba peruntungannya? Kenapa harus mereka mendapat kesulitan akibat presidential threshold? Hanya mereka yang tahu jawabannya.
Akhir Kata!
Apapun yang akan Presiden Jokowi sampaikan dalam state of the union alias pidato kenegaraan siang ini, kesimpulan saya hanya satu: jangan ada yang ditutup tutupi, rakyat perlu tahu kenyataan meski pahit sekalipun.
Kita semua sudah paham bahwa sekarang sedang jaman susah. Tidak perlu kita di-ninabobo-kan dan dihibur secara berlebihan. Ya, kalau mau jujur, ini adalah jaman transisi. Tiga masalah yang sempat saya highlight terkait ekonomi yang tidak stabil, satuan kepolisian yang sedang bertransformasi agar mendapat kepercayaan masyarakat dan presidential threshold yang merepotkan biarlah menjadi concern dan perhatian kita bersama. Meski menyedihkan, jangan juga jadi alasan kita tak percaya pada pemerintah.
Presiden dalam waktu waktu ini harus membiarkan masyarakat terlibat aktif dalam membangun dan memperbaiki bangsa ini. Jangan rakyat pemerintah biarkan seperti di zaman Orde Baru. Saat itu rakyat tidak boleh kritis dan mengangguk angguk saja saat pemerintah menyebut semua baik baik saja. Eh nggak tahunya ketika semua memburuk, rakyat jugalah yang merasakan gak enaknya.
Jangan sampai terjadi lagi.
Sumber gambar:
Antara/ MPR.go.id
Baca juga :
Salah Tingkah Para Politisi Terkait Proses Hukum Ferdy Sambo
Siapa Ikut Terseret Ferdy Sambo?
