Waktu Baca: 3 menit

Permerintah kabarnya akan segera memutuskan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Sebelumnya pemerintah sudah pernah menaikkan harga BBM tapi hanya terbatas pada BBM buat orang mampu maupun menengah ke atas. Seperti contohnya adalah kenaikan harga Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Namun wacana yang sekarang bermasalah adalah pemerintah akan ikut menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kondisi ini jelas bikin masyarakat mbengok alias protes dengan kebijakan pemerintah. Banyak yang pada akhirnya merasa was-was dengan inflasi yang siap-siap mengancam.

Di mata saya, sebenarnya kenaikan harga BBM ini menjadi sebuah dilema antara cara distribusi dan daya beli masyarakat sendiri. Jika melihat kedua hal ini kira-kira apakah kenaikan harga BBM ini layak dilakukan pemerintah?

Masalah Distribusi Terbuka

Mungkin ini adalah hal yang cukup ‘biasa’ menjadi bahasan mengenai problematika BBM. Banyak yang mengkritik bahwa BBM bersubsidi biasanya nggak tepat sasaran. Dan tanpa penelitian yang muluk-muluk sebenarnya sudah bisa dilihat sendiri di SPBU. Saya pribadi nggak jarang menemui kendaraan mewah isi bensin Pertalite. Bahkan pada zamannya pernah ada yang mengisi Premium! Beneran! Premium! Mungkin aja itu supirnya yang nggak tau. Anggap aja miskom sama boss-nya.

Kondisi ini muncul karena adanya distribusi terbuka atau distribusi bebas yang Pertamina lakukan. Meskipun kalau mau melihat lebih luas, bantuan langsung tunai (BLT) juga nggak jarang menemui kendala yang sama.

Distribusi terbuka inilah yang harus ambil ‘tanggung jawab’ atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan saking kacaunya distribusi ini, perkiraan konsumsi BBM subsidi meleset jauh. Jauh di atas perkiraan konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat.

Banyaknya konsumsi BBM bersubdisi (yang nggak tepat sasaran karena distribusi terbuka) membuat stok BBM bersubsdi tinggal sedikit. Beberapa pakar memprediksi bahwa stock BBM bersubsidi Indonesia bisa jadi nggak sampai akhir tahun. Beberapa di antaranya bahkan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ‘hanya bisa’ menikmati Pertalita cs. sampai akhir Oktober. Menyebalkan.

Dilema Daya Beli Masyarakat

Melihat stock BBM bersubsidi kita yang sebentar lagi habis, pilihannya kini hanya dua. Pertama kita akan melihat tulisan ‘Pertalite kosong’ di mana-mana, atau harganya naik aja biar bebannya menurun. Membayangkan jadi pemerintah harus menetapkan salah satunya aja sudah bikin saya mumet.

Keduanya memiliki dampak yang buruk buat daya beli masyarakat. Harga barang bisa sama-sama naik (istilah kerennya ‘inflasi’). Kalau BBM subsidi hilang, harga ikut naik. Kalau BBM subdisi naik harganya efeknya sama saja.

Lalu kalau memang pada akhirnya seperti itu apakah daya beli masyarakat terancam? Toh baru saja kita menghadapi COVID-19 bukan? Kacaulah ini semua.

Tapi, pada kenyataannya, daya beli masyarakat sudah mulai membaik. Berdasarkan beberapa index, ternyata daya beli masyarakat sudah kembali mirip seperti sebelum masa COVID-19. Index ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia sudah mendekati pulih, meskipun saya yakin ada yang masih kesulitan perekonomiannya.

Namun masalahnya kini, tetaplah pemerintah harus ancang-ancang. Daya beli yang membaik bisa menjadi buruk kalau BBM bersubsidi menjadi langka, mahal bahkan hilang bak ditelan bumi. Meskipun resistensi Indonesia sendiri lebih baik daripada negara lain, berhati-hati dalam menentukan kebijakan BBM bersubsidi tetap harus pemerintah lakukan. Jangan sampai resistensi kita terhadap inflasi nggak berguna gara-gara inflasinya terlalu tinggi akibat kebijakan yang ugal-ugalan.

Tepatkah Langkah Menaikkan Harga BBM Bersubsidi?

Di mata saya, kenaikan harga BBM bersubsidi sebenarnya sangat masuk akal. Di negara lain kenaikan harga BBM bisa jauh seperti yang kita rasakan. Ucapan Bu Sri Mulyani mengenai harga Pertalite yang seharusnya Rp 14.450 ada benarnya. Mungkin kalau ada yang mau membandingkan dengan RON 90 lainnya, harga 14 ribuan ini masih tergolong murah.

Dalam menaikkan harga BBM bersubsidi PR pemerintah bukan semata-mata menaikkan harga saja. Selama gap dari harga Pertalite dan Pertamax masih tinggi, kemungkinan Pertalite jadi salah sasaran akan semakin besar.

Pemerintah juga bisa menggunakan jalan lain untuk mengontrol harga BBM subsidi agar tidak terlalu tinggi kenaikannya. Cara ini adalah mengambil penawaran minyak yang Rusia miliki. Harganya lebih murah, yaitu 30% dari harga pasarnya. Toh selama ini hubungan Indonesia dan Rusia nggak sepanas Amerika dan Rusia. Harusnya masih bisa dianggap aman.

Tapi tetap saja pada akhirnya, pemerintah lewat kebijakannya dan masyarakat lewat kesadarannya harus saling bekerja sama agar problematika kenaikan harga BBM tidak menjadi liar. Pemerintah harus mengontrol lewat kebijakannya dan masyarakat harus mulai memiliki kesadaran untuk menggunakan BBM yang ‘sesuai levelnya’.

Ilustrasi Foto oleh Maria Orlova

Baca juga:

Kata Jokowi Ekonomi Dunia Tahun 2023 Gelap, Benarkah? Bagaimana Kira-kira Kondisi Indonesia?

Harga BBM Sulit Naik Jika Pemerintah Jadi Gol-kan Program Ini

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini