Waktu Baca: 3 menit

Tertangkap tangannya rektor Universitas Negeri Lampung (UNILA), Karomani, menandai dimulainya era baru KPK. Era baru apa yang dimaksud? Era baru ini adalah era dimana tenaga pendidik yang  masih bertugas di institusi pendidikan bisa terjerat kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Professor/ guru besar Institut Teknik Bandung / ITB, Rudi Rubiandini, yang juga terjaring KPK. Tapi Prof. Rudi tidak terjaring saat ia di institusi pendidikan. Ia terjaring saat menjabat sebagai wakil menteri ESDM. Karena itulah, kasus Karomani ini memang punya tempat khusus sebagai simbol bahwa pendidikan Indonesia makin memprihatinkan. Yang lebih miris lagi, kasus rektor UNILA ini bisa jadi cuma puncak gunung es. Aslinya mungkin lebih memprihatinkan.

Komersialisasi Pendidikan

pendidikan makin memprihatinkan

Beberapa waktu belakangan makin terasa kalau masuk universitas, mau negeri atau swasta, yang lebih ditekankan adalah masalah komersialnya semata. Kini biaya kuliah semakin mahal, jikapun ada yang murah kualitasnya juga memprihatinkan. Mau lebih miris lagi? Yang mahalpun kualitasnya bisa jadi buruk. Dosen sering bolos, mahasiswa/siswi bikin tugas jiplakan gak ada yang tahu dan seterusnya. Skripsi saja bisa beli! Kalaupun ada yang bikin sendiri, tidak sesuai dengan kaidah kaidah penulisan skripsi yang benar. Waduh, miris!

Kenapa kok bisa pendidikan menjadi sangat komersil? Alasannya sederhana, ada dua. Yang pertama, tidak ada regulasi ketat dari pemerintah maupun bentuk pengawasan yang melekat agar universitas jangan sampai menjadi tempat mencari fulus semata. Yang kedua, pemerintah sendiri intervensi positifnya di bidang pendidikan kelihatan sekali sangat kurang. Berapa biaya subsidi pemerintahan untuk program kedokteran umum misalnya? Indonesia masih butuh dokter tapi kuliah kedokteran mahal dan sulit. Luluspun pendapatan mereka masih memprihatinkan. Hal hal semacam ini seharusnya jadi perhatian.

Berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk penelitian? Apakah pemerintah sudah menyerap dengan baik lulusan lulusan jurusan yang sangat akademis seperti antropologi, arkeologi, teknik nuklir dan seterusnya?Atau pemerintah sendiri cuek ketika pendidikan tidak efektif sebagai penyokong pembangunan dan malah dijadikan lahan mencari uang.

Salah Kaprah Universitas Negeri vs Swasta

Di luar negeri, universitas negeri sudah seharusnya menjadi tempat untuk siapapun bisa kuliah. Seharusnya tidak ada kasus anak tidak mampu membayar untuk berkuliah di universitas negeri. Kalau perlu ada program penggratisan untuk mahasiswa negeri. Maksudnya agar pendidikan semakin merata dan semua bisa menikmatinya.

Yang terjadi sungguh miris. Universitas negeri seperti UNILA, terbukti menjual kursi mereka untuk mahasiswa/siswi yang berasal dari kalangan ekonomi atas. Banyak biaya biaya yang memberatkan juga di berbagai universitas negeri. Tentu tak perlu kita tunjuk hidung satu persatu. Kenyataanya, universitas negeri banyak dipenuhi anak anak dengan ekonomi menengah ke atas. Sudah begitu, untuk mendapatkan fulus lebih banyak, universitas negeri membuat program program internasional dan peminatan khusus.

Ini enggak salah, tapi bagi saya universitas negeri harusnya menjadi jaring pengaman, bukan berkompetisi untuk menghadirkan pendidikan premium tapi tidak ramah di kantong.

Seharusnya pendidikan premium itu menjadi lahan swasta. Yang terjadi kebalikannya. Yang swasta malah menjadi ‘jaring pengaman’ bagi yang tidak mampu sekolah di negeri. Ini kan enggak bener.

Mirip Tiongkok

Sistem yang ada ini sekarang mirip di Tiongkok. Tentu di sini ada maksud politisnya yaitu agar pemerintah lebih mudah mengontrol generasi muda. Permasalahannya, negara kita kan negara demokratis, apa ya perlu sistem seperti di Tiongkok dengan Gao Kaonya diterapkan di sini? Sejujurnya menurut saya enggak. Tapi entahlah bagaimana cara berpikir para stakeholder.

Pendidikan Indonesia makin memprihatinkan kalau terus terusan begini.

Reformasi Dari Sekarang

Bagaimana merubah pendidikan paska kasus rektor UNILA? Politik! Yap, justru dari politiklah kita bisa merubah sistem pendidikan kita. Kita harus membuat kebijakan kebijakan yang memaksa wajah pendidikan kita berubah.

Harus ada UU diskriminasi positif yang memungkinkan dan bahkan mewajibkan universitas negeri untuk menerima mahasiswa dan mahasiswi bisa berkuliah tanpa melihat situasi ekonomi mereka. Misalnya saja kebijakan seperti pendaftaran mahasiswa/siswi tidak boleh mencantumkan foto, pekerjaan orang tua dan agama. Dengan begini, mahasiswa/siswi bisa diterima tanpa pertimbangan non-teknis.

Buat juga aturan agar petinggi kampus dilarang bertemu dengan orang tua calon mahasiswa/siswi. Ada juga pembuktian harta terbalik. Fungsinya apa? Agar tidak ada korupsi yang mungkin terjadi karena jual beli kursi. Setidak tidaknya mengurangi peluang terjadinya hal hal yang tak diinginkan.

Pemerintah eksekutif juga tidak usah merasa malu malu untuk melakukan intervensi di bidang pendidikan. Perbesar subsidi, perketat standar kualitas sekolah. Dengan begini, niscaya kualitas pendidikan kita makin baik.

Semua ini bisa terwujud lewat politik. Sekali kali, kita harus bisa memberikan bukti bahwa politik itu positif lewat kebijakan kebijakan pro pendidikan.

Penutup

Biarlah kasus rektor UNILA ini mempermalukan kita untuk saat ini. Biar saja jika ada yang menyebut pendidikan kita memprihatinkan.

Yang penting ingatlah bahwa malam tergelap selalu terjadi sebelum fajar tiba.

Salam!

Sumber gambar : Antara / Radar Lampung

Berpendidikan Tapi Rasis? Bisa Jadi

Sistem Ranking Kacau , Pendidikan Kita Jadi “Haduuuuh…”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini