Kontroversi Kenaikan Biaya Haji Padahal Pemerintah Saudi Menurunkan Biaya Haji

Waktu Baca: 2 menit

Terkini – Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mengeksekusi kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 2023 terus mengundang sorotan. Rencana tersebut dinilai terlalu mendadak dan akan merugikan calon jamaah haji yang berangkat tahun ini karena kenaikan biaya haji yang terlalu mendadak. Selain itu dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan persepsi negatif karena Pemerintah Saudi menurunkan biaya haji di saat bersamaan.

“Jika ada perubahan mendadak atas nama Istitoah akan sangat merugikan jamaah yang akan berangkat tahun ini sebab mereka harus menyiapkan dana tambahan dengan kisaran Rp30 jutaan dalam waktu singkat. Bagi mayoritas calon jamaah yang harus menabung bertahun-tahun angka itu cukup besar,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Minggu (22/1/2023).

Proposi Perlu Dipikirkan Lagi

Dia menjelaskan usulan pemerintah terkait proporsi pembebanan biaya haji 70 : 30 di mana 70% biaya akan ditanggung oleh jamaah dan 30% subsidi pemerintah yang diambil dari nilai manfaat BPIH merupakan proporsi ideal. Di mana proporsi tersebut sesuai dengan prinsip istitoah atau prinsip jika haji hanya bagi mereka yang mampu. “Tetapi bagi kami penerapan skema ini perlu waktu dan sosialisasi panjang sehingga tidak merugikan calon jamaah,” katanya.

Marwan mengungkapkan jika kita bandingkan dengan tahun lalu, beban jamaah tahun ini akan sangat berat. Menurutnya tahun lalu dari rerata BPIH sebesar Rp98,3 juta, komponen Bipih yang harus ditanggung jamaah hanya sebesar Rp39,8 juta (40,54%) sedangkan sisanya akan diambilkan dari nilai manfaat BPIH sebesar Rp58,4 juta (59,4%). ” Lalu tetiba ada usulan tahun ini jamaah harus menanggung 70% BPIH sedangkan dari subsidi hanya 30%,” katanya.

Legilastor asal Sumatera Utara ini juga mempertanyakan kenaikan biaya Haji di kala Pemerintah Arab Saudi tahun ini justru menurunkan biaya haji untuk jamaah domestik maupun luar negeri.

“Tapi justru berdasarkan penjelasan Menag angka BPIH justru naik. Kenaikan ini ditambah dengan perubahan skema BPIH akan jelas membebani calon jamaah haji 2023,” katanya.

Sosialisasi Harus Diutamakan

Politisi PKB ini memahami jika kenaikan komponen Bipih yang ditanggung jamaah merupakan sesuatu yang tidak dihindari. Hal tersebut agar memastikan pengelolaan manfaat dana haji tetap bisa berjalan dan tidak merugikan calon jamaah daftar tunggu yang saat ini jumlahnya mencapai 5 juta orang. “Kendati demikian skema perubahan kenaikan biaya haji tidak bisa dilakukan dengan mendadak dan perlu sosialisasi agar tidak memberatkan jamaah di tahun berjalan,” katanya.

Marwan juga menegaskan perlu audit pengelolaan dana haji yang saat ini mencapai Rp160 triliun. Menurutnya perlu dipastikan dana yang ditempatkan dalam berbagai platform investasi tersebut benar-benar bisa optimal memberikan nilai manfaat bagi calon jamaah haji Indonesia. “Hasil audit ini juga memungkinkan munculnya opsi-opsi optimalisasi dana manfaat haji baik dalam bentuk investasi atau yang lain,” pungkasnya.

Baca juga :

Ahok dan Haji Lulung adalah Rivalitas Legendaris Indonesia

PPP Goyah, Suharso Monoarfa Lengser! PPP Harus Bagaimana?

Thierry Chota
Thierry Chota
Pengamat bola amatir, juara 53 kali Champions League di Football Manager 15. Tidak Mau Melatih Timnas Indonesia Karena Peduli dengan kesehatan mental pribadi.

Similar Articles

Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Advertisment

TERKINI