Waktu Baca: 2 menit

Terkini – Kasus pemblokiran rekening penjual burung oleh KPK menemukan titik temu. Ternyata KPK mengakui bahwa pemblokiran itu salah alamat. Seharusnya rekening yang diblokir adalah milik Ilham Wahyudi, tersangka penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjutak. Tapi yang terjadi adalah pemblokiran rekening penjual burung asal Pamekasan bernama Ilham Wahyudi. KPK berkilah sudah memberi data yang tepat, yaitu nama, tanggal lahir dan alamat rumah. Namun kebetulan saja alamat dan tanggal lahir berdekatan. KPK menyebut bahwa mereka tidak tahu nomor rekening tersangka. Hal yang agak aneh karena KPK pasti menemukan buku tabungan tersangka hingga tahu tersangka memiliki rekening di BCA.  Lagipula BCA selaku bank swasta yang memiliki reputasi baik juga kemungkinan kecil melakukan hal ceroboh seperti ini. Justru kini masayarakat menuding KPK ceroboh dalam melakukan pemblokiran.

Beberapa narasumber Pakbob.id mengaku khawatir dengan KPK setelah manuver manuver ini. Mereka menyebut KPK ceroboh dan itu bisa merugikan masyarakat Indonesia ke depannya. Ketakutan akan kecerobohan KPK ini mengingatkan kita pada Direktur PLN Sofyan Basyir yang sudah kehilangan jabatan dan bahkan rumahnya digeledah hanya untuk kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Hal ini tentu merugikan karena nama baik sudah terlanjur tercemar, tapi ternyata tuduhan KPK tidak terbukti. Masalah lain, KPK pernah menetapkan R.J. Lino sebagai tersangka selama lima tahun tanpa diproses! Penyidikan yang dilakukan KPK pun tidak jelas sampai dimana. Hal itu menimbulkan kerugian bagi orang orang yang mendapat status tersangka.

Kinerja KPK Yang Lebih Baik

KPK juga sering melakukan Operasi Tangkap Tangan, hal ini bisa kita pandang sebagai hal positif dan juga negatif. Hal negatif adalah OTT ini operasi yang sangat beresiko. Jika KPK berhasil melakukan OTT dan mendapatkan bukti cukup, maka KPK akan menjadi pahlawan. Tapi kalau KPK tidak mendapatkan bukti, maka semakin kentara bahwa KPK ceroboh.

Seharusnya KPK belajar melakukan penindakan secara sistematis yang tidak perlu dramatik namun efisien. Bagaimanapun  tugas KPK adalah mencegah korupsi dan bukannya menghukum koruptor. Meski terasa perbedaanya tipis, namun menegakkan keadilan dan memenuhi rasa keadilan adalah sesuatu yang berbeda.

Adanya OTT juga membuat banyak pihak swasta ketakutan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah budayawan dan komedian Mandra sempat tersangkut kasus korupsi hanya karena ia bekerja sama memproduksi film bersama pemerintah. Kita juga pernah melihat kasus seoran Paul Soetopo yang dipenjara bukan karena kasus korupsi melainkan karena dianggap ‘merugikan negara’. Jika bekerja dengan negara resiko gagalnya adalah penjara, maka anak anak muda akan merasa takut untuk bekerja dengan negara. Apalagi, kini banyak tanda tanda membuktikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita punya kurang kompeten dan teliti.

Ke depan harus ada perubahan. Jangan sampai orang bekerja dengan dibayang bayangi rasa takut akan ditangkap KPK.

Baca juga :

PPP Meminta Maaf Kepada Para Kyai Atas Ucapan Suharso di KPK

Luhut Tidak Salah, KPK Memang Lebay

Hasnaeni Wanita Emas, Rival Ahok Yang Sekarang Tersangka Korupsi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini