Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono, mengeluh gara-gara pemerintah belum mencairkan semua biaya yang tercantum di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Otorita IKN Nusantara mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 650 miliar. Anggaran ini nantinya akan mereka gunakan untuk pembangunan IKN pada tahun ini.
Baca juga: Kemah di IKN dan Peluang Kerja Menjadi Simbolog
Namun, separuh dari anggaran tersebut belum Kementerian Keuangan teken dan tuangkan dalam DIPA kementerian.
“Anggaran sudah punya, tapi DIPA-nya belum tiba”, curhat Bambang Susantono saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI.
“Kami hanya memiliki simpel, jumlah yang kami ajukan Rp 650 miliar”, lanjut pria yang menjabat menjadi Kepala Badan Otorita IKN sejak 2022 yang lalu ini.
Dari jumlah yang mereka ajukan, sejumlah Rp 250 miliar sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Namun, sisanya, Rp 400 miliar masih menunggu persetujuan.
Otorita IKN mengungkapkan bahwa mereka hanya punya dua program. Pertama adalah program dukungan manajemen dan kedua adalah program pengembangan kawasan yang dinilai sebagai kawasan strategis.
Bambang juga mengungkapkan bahwa 80% pendanaan IKN berasal dari swasta. Sementara itu, 20%-nya berasal dari APBN pemerintah.
Baca juga: Saya Tidak Percaya Jokowi Akan Jadi Cawapres
Duh, kalau pembangunan IKN terhambat kira-kira dampaknya sebesar apa ya buat Indonesia secara keseluruhan menurut kalian?
Sumber gambar: Laman Intitute Teknologi Bandung.
