Kini muncul isu baru bahwa Anies dijebak dalam lakon Depo Plumpang. Tentu saja sebelum panjang debat kita, kita akan menaruh dua tanda petik pada istilah dijebak. Ya, Anies Baswedan ‘dijebak’ dalam urusan depo Plumpang. Bagaimana bisa Anies dijebak? Tak lain dan tak bukan karena agenda pemindahan Depo Plumpang yang direncanakan baru terjadi pada 2024. Itu artinya, setelah masa tugas Presiden Jokowi berakhir.
Seandainya, Anies menjadi presiden, urusan Depo Plumpang akan menghasilkan masalah besar. Jika tidak dipindah, tidak akan ada masalah jika tidak terjadi kecelakaan lagi. Namun melihat sejarah kecelakaan di Depo Plumpang, kita akan terdengar terlalu optimis jika tidak berpikir akan ada kecelakaan lagi di Depo yang memasok 20 persen kebutuhan BBM nasional ini.
Anies Akan Menjadi Pihak Yang Disalahkan dan Mohon Maaf–dijebak–Dalam Urusan Depo Plumpang Ini…
Jika kecelakaan kembali terjadi, Anies akan habis oleh media massa karena tidak mengambil langkah langkah krusial. Hal ini akan menghambat pencalonannya kembali pada 2029.
Jika, katakanlah, Anies memindahkan Depo Plumpang ke tanah Pelindo, hal ini juga tidak bijak. Sebab, biaya pemindahan akan mencapai Tiga Ratus Juta Dollar Amerika Serikat. Dahulu, Pertamina bisa membangun Depo Plumpang pada tahun 1970 karena adanya Oil Bomb dan Indonesia mendapat keuntungan yang luar biasa. Namun pada hari ini, pembangunan Depo baru akan membuat keuangan Pertamina terancam.
Selain itu, bagaimana nasib Depo Depo lainnya yang dekat dengan pemukiman penduduk? Jika semua penduduk di sekitar Depo meminta Depo dipindah, maka Pemerintah Indonesia dapat menghabiskan uang sebesar 1,2 Milyar Dollar Ameria Serikat!
Resikonya adalah kenaikan harga BBM dan ini akan menggoyang pemerintahan Anies Baswedan.
Saya sendiri menilai bahwa Depo Plumpang tidak akan pindah. Dasarnya pernyataan Menko Luhut Binsar Pandjaitan. Meski Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan akan ada pemindahan namun kalau menteri koordinatornya berbeda pendapat rasa rasanya ucapan Menko akan lebih kita ‘pegang’.
Selain itu ya dengan agenda pemindahan di 2024, apa ya presiden berikutnya akan mengambil resiko sebesar itu yang mengancam perekonomian mereka?
Baca juga :
Luhut Tidak Salah, KPK Memang Lebay
Tips Untuk Survive di Negara Lain, Jangan Sampai Kerepotan Sendiri!
Tanah Itu Milik Negara, Bicara HAM Yang Ngalor Ngidul di Tanah Merah Tidak Tepat!
Suku Bunga Acuan BI Meningkat, Apa yang akan Terjadi?
